Jakarta –

Salah satu dewan juri Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA), Zainal A Mochtar, menilai penghargaan anti korupsi untuk Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah harus dicabut. Sebab, penghargaan itu simbol untuk orang yang bersih dari korupsi.

“Sangat perlu untuk ditarik (penghargaan BHACA). Ya pencabutan, karena award itu simbol untuk sikap antikorupsi,” kata Zainal kepada wartawan, Senin (29/2/2021).

Untuk diketahui, Zainal menjadi dewan juri BHACA pada 2017, saat Nurdin Abdullah memenangi penghargaan tersebut. Dia menjadi dewan juri bersama Paulung Agung Pambudhi, Endy M Bayuni, Bivitri Susanti, dan Betti Alisjahbana.

Zainal menyebut pencabutan penghargaan dapat dilakukan oleh pengurus BHACA. Dia meyakini bahwa pengurus BHACA segera menentukan sikap.

“Tetapi penarikan itu bukan oleh kami karena saya adalah dewan juri. Penarikan itu oleh pengurus BHACA. Saya yakin mereka akan ambil langkah sesegera mungkin. Semalam rapat sudah banyak usulan dan catatan, mereka akan ambil langkah segera,” ucapnya.

Nurdin Abdullah pernah menerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA). Penghargaan itu diterima Nurdin Abdullah pada 2017 lalu.

Seperti dilihat detikcom di situs bunghattaaward.org, pada 2017 ada dua tokoh yang dianugerahi penghargaan antikorupsi oleh BHACA. Penerima BHACA saat itu adalah Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Dirjen Bea-Cukai RI Heru Pambudi.

Sebelumnya, Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Sulsel. KPK dalam kasus ini telah menetapkan 3 tersangka. Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan) dan Edy Rahmat (Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan) sebagai penerima suap dan Agung Sucipto (kontraktor) pemberi suap.

Ketiganya resmi ditahan oleh KPK selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021.

Simak video ‘Profil Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel yang Ditangkap KPK’:

Cek Video di 20 Detik(.)com

(fas/eva)