Jakarta –

Jusuf Kalla (JK) tercatat menyambangi Afghanistan pada tahun 2020. Empat tahun kemudian Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu mengaku terkejut melihat Afghanistan saat ini, kenapa?

Akhir tahun 2020 diketahui JK mengunjungi Afghanistan atas undangan pemerintah saat itu yang dipimpin Ashraf Ghani. Kehadiran JK, kata Arief Rachman selaku Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Afghanistan saat itu, sangat dinantikan pihak otoritas Afghanistan untuk dapat memberikan solusi bagi perdamaian di negara Islam tersebut.

Setahun setelahnya yaitu Agustus 2021, Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan. Tiga tahun setelahnya atau pada Juni 2024, JK kembali ke Afghanistan. Apa yang berbeda?

“Yang pertama, tidak ada lagi pos-pos pemeriksaan, coba Anda lihat sendiri, tidak ada lagi tembok-tembok tinggi, hampir-hampir tidak ada lagi,” ucap JK di Kabul, Afghanistan, Minggu (2/6/2024).

JK hadir langsung di Kabul bersama rombongan yaitu Hamid Awaludin, Sudirman Said, dan Husain Abdullah. Salah satu cucu JK, Emir Thaqib Wilangkoro juga turut menyertai.

Perubahan drastis di Kabul disebut JK terjadi karena proses transisi kekuasaan yang relatif damai. Saat ini, Kabul tampak lebih terbuka. Dalam perjalanan itu detikcom yang turut mengikuti menyaksikan memang gambaran Kabul yang kini dikuasai Taliban tampak lebih hidup.

“Orang bebas berjalan, toko terbuka, saya sendiri juga surprised melihat itu, di bandara sendiri sudah banyak penerbangan,” kata JK.

“Pemerintah Afghanistan mengundang saya dan teman-teman untuk melihat perkembangan Afghanistan ini setelah damai dan setelah suasana di sini damai, di jalan baik, orang (baik) laki (maupun) perempuan jalan,” imbuhnya.

JK sendiri akan berada di Kabul hingga 5 Juni 2024. Sejumlah agenda telah menanti. Untuk hari ini saja, JK sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Afghanistan, Mullah Amir Khan Muttaqi, dan Wakil Perdana Menteri 2 Afghanistan, Abdul Salam Hanafi. Sambutan hangat dari keduanya didapat JK dan rombongan.

Isu kesetaraan gender hingga ekonomi dibawa JK dalam pembicaraan-pembicaraan dengan otoritas di Afghanistan. JK menekankan bahwa stigma perempuan tidak mendapatkan hak-haknya di Afghanistan adalah tidak benar.

“Tadi kita bicara bagaimana pendidikan untuk perempuan, bahwa itu memang nanti tahap demi tahap akan dilaksanakan. Itu yang menjadi pokok, kami bersedia dengan beberapa negara lain untuk membantu pendidikan perempuan. Pada dasarnya undang-undang dasar mereka membolehkan tapi akan dirasakan tahap demi tahap,” kata JK menegaskan.

(dhn/rfs)