Jaksa Agung Minta Jampidsus Percepat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Jakarta

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mempercepat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa kini. Jaksa Agung Burhanuddin meminta penuntasan kasus itu tetap dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.

“Jaksa Agung Republik Indonesia memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk segera mengambil langkah-langkah strategis percepatan penuntasan penyelesaian dugaan perkara HAM yang berat masa kini dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/11/2021).

Burhanuddin menilai perlu adanya terobosan hukum untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat. Ia berharap Jampidsus dapat mengambil langkah tepat.

“Jaksa Agung menilai perlu diambil terobosan progresif untuk membuka kebuntuan pola penanganan akibat perbedaan persepsi antara penyidik HAM dengan penyelidik komnas HAM,” ujar Leonard.

“Jaksa Agung mengharapkan dalam waktu dekat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat mengambil langkah yang tepat dan terukur terkait beberapa dugaan pelanggaran HAM yang Berat,” imbuhnya.

Komnas HAM Kritik Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Era Jokowi

Komnas HAM mengatakan belum ada kasus pelanggaran HAM berat yang ‘pecah telur’ di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Komnas HAM menilai hal tersebut menjadi catatan serius.

“Salah satu catatan yang paling serius, yang harus diperhatikan oleh Presiden Jokowi adalah pelanggaran HAM yang bagi saya berat. Sampai sekarang banyak kasus pun yang ‘pecah telur’ itu belum,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Selasa (19/10/2021).

Anam menyatakan itu saat menanggapi perihal situasi HAM di periode kedua kepemimpinan Jokowi. Anam berharap setidaknya satu kasus pelanggaran HAM berat dituntaskan penanganannya di era periode kedua kepemimpinan Jokowi.

“Pak Presiden Jokowi mau terakhir, ini mungkin setengahan. Besok tahun 2022, 2023 udah sibuk soal politik. Ada baiknya pecah telor satu kasus pelanggaran HAM yang berat. Minimal satulah. Itu minimal,” ujarnya.

Terima kasih telah membaca artikel

Jaksa Agung Minta Jampidsus Percepat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat