Jakarta –

Indonesia disebut mundur dari proyek jet tempur Korea Selatan yang ambisius. Kesepakatan dengan Korea Selatan tak terlaksana karena sikap Indonesia.

Dilansir dari Korean JoongAng Daily, Selasa (29/12/2020) proyek untuk mengembangkan Korea Fighter eXperimental (KF-X), jet tempur generasi berikutnya yang dibangun di dalam negeri pertama di Seoul, telah menelan biaya triliunan won. Proyek itu disebut proyek militer termahal dalam sejarah Korsel.

Total biaya pengembangan diperkirakan sekitar 8,5 triliun won ($ 7,8 miliar), di mana 1,6 triliun won, atau 20 persen, harus dibayar oleh Indonesia berdasarkan kontrak kemitraan bersama kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2016.

Dipimpin oleh satu-satunya produsen pesawat militer Korea, Korea Aerospace Industries (KAI), proyek ini bertujuan untuk memproduksi 125 jet untuk Korea dan 51 jet untuk Indonesia pada tahun 2026. Saat ini sebuah prototipe sedang dalam perakitan, sementara penerbangan perdana untuk pesawat tersebut dijadwalkan pada tahun 2022.

Namun lambannya proyek tersebut disebut telah menimbulkan ketidaksenangan pihak Indonesia, di mana permintaan untuk pesawat generasi terbaru telah tumbuh di tengah tantangan agresif China atas klaimnya di wilayah Laut China Selatan.

Dengan COVID-19 yang semakin menghambat proyek dan memperketat pengeluaran, Indonesia telah mengisyaratkan ketidakpuasannya dengan menahan diri dari komitmen keuangan lebih lanjut.

Menurut Perwakilan Shin Won-shik dari Partai Kekuatan Rakyat yang beroposisi, Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won dari 831,6 miliar won yang dijanjikan untuk tahun ini. Pembayaran yang dilakukan oleh Indonesia selama ini hanya mencakup sekitar 13 persen dari komitmennya.

Selain pembayaran yang dipotong, Indonesia tidak mengirimkan kembali 114 spesialis teknis dari perusahaan dirgantara PT Dirgantara Indonesia, yang dipulangkan pada Maret karena wabah virus Corona di Korea Selatan.

Untuk mendorong partisipasi Indonesia, negosiator dari badan pengadaan senjata Seoul, Defence Acquisition Program Administration (DAPA), mengunjungi Indonesia pada bulan September.

Menurut salah satu sumber pemerintah Korea, pejabat Indonesia meminta negosiasi ulang kesepakatan awal KF-X, meminta lebih banyak transfer teknologi sebagai imbalan atas komitmennya, serta pengurangan bebannya dari 20 menjadi 15 persen.

Namun, tidak ada kesepakatan yang dicapai, dan negosiasi tetap berlangsung, kata pejabat itu.