Jakarta –

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengambil langkah besar dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin atas perang Ukraina.

Tapi apakah ini berarti presiden Rusia, yang dituduh melakukan kejahatan perang mendeportasi anak-anak, benar-benar akan diadili di Den Haag? Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (18/3/2023), berikut fakta-faktanya:

– Bagaimana itu bisa terjadi? –
Negara-negara anggota ICC wajib melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan komisioner kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak, Maria Lvova-Belova, jika mereka bepergian ke negara-negara tersebut.

“Itu benar,” kata jaksa ICC Karim Khan kepada AFP ketika ditanya apakah Putin akan bisa ditangkap jika dia menginjakkan kaki di salah satu dari 123 negara anggota ICC.

Tapi sementara itu bisa mempersulit perjalanan Putin, ICC tidak memiliki pasukan polisi sendiri untuk menegakkan surat perintahnya, dan sepenuhnya bergantung pada negara-negara anggota ICC.

Negara-negara anggota juga tidak selalu melakukannya – terutama jika melibatkan kepala negara yang sedang menjabat seperti Putin.

Sebelumnya, mantan pemimpin Sudan Omar al-Bashir berhasil mengunjungi sejumlah negara anggota ICC termasuk Afrika Selatan dan Yordania meskipun tunduk pada surat perintah ICC.

Meski digulingkan pada 2019, Sudan belum juga menyerahkan dia ke pengadilan.

Matthew Waxman, seorang profesor di Columbia Law School, mengatakan perintah penangkapan itu adalah “langkah yang sangat signifikan oleh ICC tetapi kemungkinan kecil kita akan melihat Putin ditangkap”.

– Apa rintangan utamanya? –
Pertama dan terpenting: Rusia, seperti Amerika Serikat dan China, bukan anggota ICC.

ICC dapat mengajukan tuntutan terhadap Putin karena Ukraina telah menerima yurisdiksinya atas situasi saat ini, meskipun Ukraina juga bukan anggotanya.

Tetapi Moskow telah menolak surat perintah terhadap Putin. Rusia tidak mengekstradisi warganya dalam hal apa pun.