HNW Sebut Pancasila Bukti Kedekatan Hubungan Agama dan Negara

Jakarta

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan upaya untuk menafikan atau membenturkan agama dan negara tidak sesuai dengan nilai yang dibawa pendiri Bangsa. Menurutnya Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia sebagai bukti kuatnya hubungan antara agama dan negara di Indonesia.

“Sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang dinyatakan oleh Moh. Hatta sebagai prinsip spiritual akan terus mengilhami dan menerangi. Sedangkan, sila kedua hingga kelima memiliki kandungan nilai sosial, ekonomi, dan politik,” katanya dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Dikatakannya, konstruksi Pancasila yang dimulai dengan nilai Spiritual adalah kesepakatan final para tokoh nasional kebangsaan dan keagamaan yang terhimpun dalam PPKI. Anggota PPKI di antaranya, Soekarno, Moh. Hatta, Prof Soepomo. Ada juga tokoh nasionalis keagamaan muslim seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimejo, Mr Teuku Muhammad Hasan. Serta tokoh nasionalis keagamaan non Muslim. seperti J Latuharhari, GSJ Sam Ratulangi, dan I Goesti Ketoet Poedja.

Kesepakatan tersebut, lanjut dia, tidak hanya diletakkan dalam Pancasila, namun juga pada batang tubuh UUD NRI 1945. Yakni Bab XI pasal 29 ayat 1 yang berbunyi ‘Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa’. Bukti lain diterimanya hubungan agama dan negara terlihat pada penggunaan kata serapan dari bahasa Arab pada Pancasila, di antaranya sila ke-2 (adil, adab), sila ke-4 (rakyat, hikmat, musyawarat, wakil), dan ke-5 (adil, rakyat).

“Memang bukan berarti Negara Indonesia berdasarkan agama tertentu, tetapi pasti Republik Indonesia juga bukan negara sekuler apalagi Atheis/Komunis yang anti Agama. Bahkan dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah ‘atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa’. Sebuah ungkapan religius pada dokumen politik yang memposisikan Indonesia Merdeka bukanlah dengan semangat sekularisme, liberalisme, apalagi ateisme, komunisme, dan anti Agama,” katanya.

Di kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada keluarga besar PKS di Tanah Abang, Jakarta, hari ini, Hidayat menjelaskan Ketua BPUPK, Dr Radjiman Wedjodiningrat memandang pernyataan dalam alinea ke 3 Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD 1945, merupakan kesepakatan yang diterima pascasidang kedua pada 14 Juli 1945.

Sehingga, menurut Hidayat, dengan melarang hubungan antara beragama dan bernegara bisa berpotensi menebar saling curiga dan mengancam kesatupaduan bangsa. Perilaku tersebut juga tidak merawat dan melaksanakan warisan kenegarawanan para tokoh bangsa yang telah berkompromi menghadirkan NKRI dengan mengakui hubungan yang menyatu antara beragama dan bernegara.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS menyebut, meski ada upaya pemecah belahan hubungan antara beragama dan bernegara, tetapi melalui Pancasila dan UUD 1945 keterkaitan erat antara keduanya adalah bagian dari fakta historis jati diri dan fitrah bangsa Indonesia. Di samping itu merupakan bagian dari perjalanan kehidupan berkonstitusi di Indonesia.

Lebih lanjut, Hidayat juga menekankan seberapa mendarah dagingnya hubungan kuat antara agama dan negara. Itulah mengapa dalam setiap peristiwa besar terkait dasar Negara Republik Indonesia, pernyataan ketuhanan YME selalu dipentingkan dan tidak pernah ditinggalkan.

“Bahkan pada era Reformasi sekali pun, ketika UUD 45 diamandemen, tetap saja disepakati secara bulat bahwa Pembukaan UUD 45 tidak bisa dilakukan perubahan, dan di dalam Pembukaan itu ada Pancasila yang final disepakati oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, dengan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,” paparnya.

Dia pun mengingatkan agar jangan memisahkan antara agama dan negara. Apalagi mengkriminalkannya. Dijelaskannya, saat para tokoh nasionalis keagamaan dari umat Islam menyampaikan argumentasi dalam sidang BPUPKI maupun Panitia 9 terkait dasar negara yang bernuansa keislaman dan keagamaan, tidak ada tuduhan radikalisme maupun terorisme yang disematkan kepada mereka.

Pun ketika tokoh nasionalis kebangsaan menyampaikan gagasan dasar negara dengan nuansa kebangsaan, tidak ada tuduhan sebagai kafir atau tidak beragama. Justru, lanjut dia, kedua kelompok ini saling berdiskusi untuk akhirnya berkompromi dan bersama-sama mencari solusi, serta merumuskan dan menyepakati dasar negara dengan menghormati aspirasi dari seluruh pihak.

“Manuver sebagian pihak untuk mengkriminalkan pengaitan Agama dalam Bernegara, dan untuk memisahkan keduanya dengan menunggangi isu terorisme, bisa jadi membahayakan kokoh kuatnya kebersamaan menerima Pancasila dalam rumusan final pada 18 Agustus 1945, dan bisa membahayakan keutuhan dan kebersamaan dalam menegakkan NKRI,” tuturnya.

Oleh karena itu, HNW mendorong generasi muda untuk lebih memahami sejarah termasuk Pancasila dan UUD 1945. Apalagi bagi partai-partai Politik, termasuk Partai Islam, agar semua pihak berkontribusi melanjutkan kenegarawanan para Bapak Bangsa. Karena menurutnya dengan relasi yang positif beragama dan bernegara bisa menghentikan manuver inkonstitusional dan ahistoris yang tidak sesuai dengan warisan keteladanan dan kenegarawanan yang diwariskan oleh pendiri Bangsa.

(prf/ega)

Terima kasih telah membaca artikel

HNW Sebut Pancasila Bukti Kedekatan Hubungan Agama dan Negara