Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima dan berdialog dengan sekitar 16 guru dari Pimpinan Wilayah Ikatan Guru Raudhatul Athfal (PW IGRA) Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9).

Dalam pertemuan ini, Ketua PW IGRA DKI Jakarta Azizah menyampaikan berbagai keluhan, curhatan dan aspirasi para guru terutama terkait permasalahan status kepegawaian dan kesejahteraan mereka.

“Kami datang berdialog dengan anggota Komisi VIII DPR dan Pimpinan MPR Bapak Hidayat, memang sangat ingin didengar dan dibantu permasalahan atau keluh kesah kami para guru RA yang berada di bawah Kementerian Agama ini. Sebab dari total sekitar 5.018 orang guru RA , hanya 366 guru yang sudah PNS, lainnya masih sebagai guru honor. Dan sebagian besar guru honor yang sudah mengabdi lama itu, benar-benar murni hanya mendapatkan honor sehingga sangat minim kesejahteraan mereka,” ujar Azizah dalam keterangannya, Selasa (19/9/2023).

Azizah berharap pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan para guru RA dan peningkatan status dari honor menjadi PPPK atau PNS, terutama bagi mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun.

Ia mengimbau pemerintah agar menyediakan akses bagi para guru RA untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang S-1, dan memberikan program KIP kepada murid-murid RA.

“Kami berharap, Bapak HNW mendengarkan aspirasi kami dan menyampaikannya kepada eksekutif untuk ditindaklanjuti atau dicarikan solusi yang terbaik,” tambahnya.

Merespons hal ini, HNW mengungkapkan hal-hal yang disampaiakam para guru RA sudah menjadi perhatiannya dan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan mitra kerja seperti Kementerian Agama dan Baznas.

“Memang hal tersebut sudah menjadi permasalahan dasar bangsa. Sejak tahun 2016, sebenarnya saya telah perjuangkan masalah-masalah ini di DPR, karena sangat terkait dengan masalah mendasar yaitu tentang keadilan anggaran. Karena memang belum terwujudnya keadilan anggaran sehingga menimbulkan ketimpangan di mana anggaran untuk pendidikan di bawah Kemenag hanya mendapatkan 10% dari APBN untuk pendidikan di bawah Kemendikbud,” sebutnya.

Meski demikian, HNW mengaku tidak terlalu muluk untuk meminta agar anggaran sekolah di bawah Kemenag disamakan dengan anggaran sekolah umum di bawah Kemendikbud. Sebab, jika dilihat secara kuantitas, jumlah sekolah umum di bawah Kemendikbud lebih banyak dibanding sekolah di bawah naungan Kemenag.

“Lalu apa yang kita minta? Keadilan yang proporsional, baik untuk pendidikan umum termasuk kesejahteraan guru sekolah umum dan pendidikan agama di bawah Kemenag serta kesejahteraan guru, termasuk guru RA,” ucapnya.

Di akhir pertemuan, HNW turut mengapresiasi upaya para guru RA yang datang langsung untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahannya.

“Inilah rumah rakyat Indonesia, dan kami semua adalah wakil kalian semua, tentu kami nyaman mendengarkannya. Terkait persoalan guru RA ini, saya harapkan pemerintah pusat dan daerah mendengar dan memperhatikan. Berikanlah keadilan yang proporsional kepada semua, agar tercipta keadilan yang pada ujungnya kesejahteraan untuk semua tanpa kecuali,” pungkasnya.

(prf/ega)