Heru Budi Sebut 3 Petugas yang Jarah Aset Rusun Marunda Sudah Diproses Hukum

Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut sejauh ini sudah ada 7 orang dari sekuriti hingga petugas kebersihan dipecat karena menjarah aset bangunan Rusun Marunda. Tiga di antaranya tengah diproses hukum.

“Jadi gini, Rusun Marunda sejak Januari ada 7 orang, 3 orang sudah proses, 7 orang itu sudah kita berhentikan, namun berita ini kan terus berkembang, di Januari sudah proses,” kata Heru Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Meski begitu, Heru belum membeberkan rinci siapa saja 3 orang yang diproses hukum tersebut. Heru meminta kepada aparat untuk memproses semua yang terlibat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Jadi pengelola melaporkan ke aparat kepolisian ya, ada 3 orang yang diproses, saya minta semua yang terkait diproses. Itu kan nggak bener ya besi, segala macam diangkut,” ucapnya.

Sebelumnya, tujuh petugas di Rusun Marunda, Jakarta Utara, pernah kedapatan mencuri aset bangunan berupa kabel dan sejumlah besi yang menempel di tembok rusun. Atas kejadian tersebut, tujuh petugas itu dipecat.


ADVERTISEMENT

Tujuh petugas itu terdiri atas lima petugas sekuriti dan dua petugas kebersihan. Petugas yang didapati mencuri sudah dipecat.

“Sudah kita lakukan punishment berupa pemecatan atau tidak diperpanjang status PJLP-nya. Pada saat itu ada lima orang pada saat itu karena tertangkap tangan dan untuk cleaning service itu ada dua orang,” kata eks Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) II, Uye Yayat, kepada wartawan, Kamis (20/6).

Uye mengatakan penjarahan itu ketahuan ketika salah seorang petugas pengelola tengah melintas di depan Klaster C. Ia mendengar suara tembok dibobol.

Ketika sumber suara itu dihampiri, ketahuan bahwa ketujuh pelaku tersebut sedang mencuri. Setelah tertangkap basah, ketujuh pelaku itu dibawa ke pos sekuriti.

(eva/idn)

Terima kasih telah membaca artikel

Heru Budi Sebut 3 Petugas yang Jarah Aset Rusun Marunda Sudah Diproses Hukum