Jakarta –

Untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 7 kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2020, Gubernur Sumsel, Herman Deru menggandeng Forkompinda, KPU, Bawaslu, dan para ketua partai politik untuk mendeklarasikan Pilkada damai di Provinsi Sumsel bertempat di Hotel Harper, Kamis (13/8).

Adapun ketujuh kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak yang dimaksud yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Pali, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.

Herman Deru mengatakan inisiasi deklarasi damai ini datang dari nurani dan baru pertama kali dengan menggandeng tingkat partai politiknya dan tingkat penyelenggaranya untuk preventif menjaga agar Pilkada serentak nanti berlangsung sukses dan damai.

“Jangan sampai segala sesuatu yang dimungkinkan mengkhawatirkan itu terjadi, jadi kita preventif saat ini. Ketika kita cari tahu baru sumsel yang menyelenggarakan ini karena pelanggaran itu ada dua ada pelanggaran kepatutan ada pelanggaran kepatuhan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2020).

Herman Deru menjelaskan jika sudah masuk pencalonan, nanti ranahnya sudah Bawaslu, ranahnya KPU. Kemudian inisiasi deklarasi damai yang dilakukan ini rahanya untuk menjaga agar tidak terjadi konflik.

Herman Deru mengimbau agar pada penyelenggaraan nanti, baik calon kepala daerah maupun partai politik yang mengusung pasangan calon kepala daerah untuk tidak membawa konflik internal ke ranah eksternal, apalagi melibatan konstituen.

“Nah kita bersyukur di Sumsel ini yang sudah zero konflik tetap terpelihara, tentu ini harus digagas, tidak bisa damai itu terus kita diamkan sendirinya. Karena fluktuasi dilapangan itu kadang tidak terdeteksi,” imbuhnya.

Ia menjelaskan masa akhir jabatan tujuh kepala daerah tersebut rata-rata berakhir pada 17-18 Februari 2021. Maka dari itu untuk yang mencalon berarti cuti. Kemudian untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah akan ditunjuk pejabat sementara (Pjs) bupati.

“Semua berpeluang menjadi penjabat kepala daerah, terlebih yang sudah duduk di eselon II untuk diajukan. Tapi salah satu yang saya harapkan mudah-mudahan kita tidak krisis SDM kalau bisa Pjs tidak dijabat oleh putra daerah. Kita netralkan, ASN-nya dan penyelenggaranya, TNI dan Polri netral dan pengurus partai harus menunjukan caranya terbaik. Seperti selama ini intelektual di politik,” imbuhnya.

Herman Deru juga meminta agar jajaran TNI dan Polri bersikap netral.

“Maka saya minta tadi Pangdam, Kapolda, agar diawali dari netral dulu, kemudian semua pengindraannya dimanfaatkan dengan baik, pendengarannya, penglihatannya, perabaannya. Bahkan tadi telah saya sampaikan mending kita menjaga ini agar tidak terjadi konflik, karena kalau sudah terjadi konflik recoverynya terlalu mahal,” jelasnya.

Sebagai informasi, dalam acara ini hadir pula dalam kesempatan ini, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) II/Sriwijaya, Mayjen TNI Agus Suhardi; Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri S; Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H.; dan Ketua KPU Sumsel Kelly Maryana.

(ega/ega)