Jakarta – Golkar DKI mendukung langkah Pemprov yang mau menjual saham perusahaan PT Delta Djakarta (DLTA). Golkar DKI menilai perusahaan anker bir ini bertentangan dengan norma agama.

“Kalau kami dari Fraksi Golkar, dari awal prinsipnya sangat mendukung Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur DKI melepas saham DKI Jakarta yang ada di PT Delta. Argumentasinya banyak dan panjang. Beberapa sudah diutarakan oleh Riyadi (Plt Kepala Badan Pembina BUMD DKI). Prinsipnya negara tidak boleh ikut memiliki perusahaan atau saham di hal-hal yang berbau atau bertentangan dengan norma keagamaan,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco dalam diskusi virtual, Rabu (10/3/2021).

Baco menerangkan penjualan saham bir itu sama halnya dengan melegalkan prostitusi, perjudian bahkan perzinahan. Untuk itu, dia meminta agar Pemprov tidak mempertahankan perusahaan bir PT Delta Djakarta.

“Ini sama halnya kira melegalisasi prostitusi, ini sama saja melegalkan perjudian, ini sama saja melegakan perzinahan. Kalau kita tetap mempertahankan saham kita di Delta yang memproduksi minuman alkohol. Jadi konteksnya sama,” ujarnya.

Baco mengatakan penjualan saham anker bir ini sejalan dengan janji politik Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun memang, lanjut Baco, persoalan yang kini harus dipikirkan adalah bagaimana penjualan saham itu sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kedua, ini bagian dari janji politik Pak Gubernur dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD, yang jadi persoalan sekarang sebenarnya jualnya yang harus sesuai aturan, yang diperhatikan saat ini bagaimana menjualnya sesuai aturan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Baco merasa kecewa ada pimpinan DPRD DKI yang menolak menjual saham anker bir itu. Baco menegaskan DPRD DKI bukan hanya milik pimpinan dewan, melainkan ada 106 anggota dan 9 fraksi yang juga berhak menyuarakan pendapatnya.

“Perlu saya sampaikan kepada mereka yang sampai saat ini menolak. Bahwa yang tercantum adalah persetujuan DPRD DKI Jakarta, artinya apa? Persetujuan 9 fraksi dan 106 anggota DPRD. Bukan persetujuan orang per orang, bukan hanya pimpinan tapi DPRD ini adalah 106 anggota dan 9 fraksi,” ungkapnya.

Baco menyarankan agar polemik penjualan saham anker bir ini dibawa dalam rapat paripurna. Sehingga semua fraksi dapat memberikan pandangannya apakah menolak atau setuju dengan rencana Pemprov DKI menjual saham anker bir itu.

“DPRD ini bukan milik pimpinan dewan tapi milik semua anggota dewan yang berada di DKI Jakarta. Kalau ada pihak-pihak atau pimpinan menolak menjual, secara pribadi, tidak berhak menolak. Selama prosesnya belum dilakukan di DPRD. Seharusnya kita bikin paripurna atau bikin pleno atau semacamnya minta tanggapan semua fraksi. Kalau mayoritas fraksi tidak mau menjual, dengan berbagai alasan, kita tidak bisa apa-apa. Kita serahkan mekanisme dewan,” imbuhnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebelumnya mempertanyakan alasan Pemprov DKI Jakarta bersikukuh menjual saham PT Delta Djakarta. Prasetio menilai semestinya tak jadi masalah mengingat Pemprov DKI tidak pernah menyuntikkan dana ke produsen bir Anker itu.

“Bukan masalah menguntungkan atau nggak, itu nggak ada salahnya. Kita tidak pernah menyuntik dana ke PT Delta. Ini ada apa? Ada apa dengan orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta? Itu pertanyaan saya,” kata Prasetio Edi di gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/3).

Bahkan, Prasetio mengungkapkan, sejak awal, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pengelolaan PT Delta Djakarta kepada DKI Jakarta, tepatnya di era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Kala itu pemerintah berusaha mengendalikan peredaran bir di tengah masyarakat.

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menjadi pemegang saham di PT Delta Jakarta. Rencana penjualan saham tersebut sebelumnya disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penjualan saham itu juga menjadi salah satu janji kampanyenya. Anies menyebut alasan penjualan saham bir bukan soal untung-rugi. (whn/idn)