Jakarta –

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Inggard Joshua meminta Pemprov DKI membantu pengurus RT/RW di wilayah perkampungan, yang belum memiliki kantor sekretariat. Inggard mengatakan keberadaan kantor sekretariat RT/RW bermanfaat untuk mendukung kegiatan dasawisma, jumantik, PKK.

“Menyangkut kesekretariatan RW di Jakarta, yang namanya Pak Camat dan Lurah tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa adanya peran RT dan RW. Sejalan dengan itu, kalau yang namanya di wilayah pemukiman komplek, real estate, mereka sudah bisa membangun sekretariat RW di dalam tanah fasos, fasum. Tentu saja kita harus memperhatikan saudara kita yang RW-nya di perkampungan, yang tidak punya (kantor-red) sekretariat,” kata Inggard dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Interupsi itu disampaikan Inggard, sesaat setelah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menutup rapat. Untuk diketahui, Rapat Paripurna DPRD DKI hari ini digelar dalam rangka mengesahkan APBD Perubahan 2023.

Kembali ke Inggard, dirinya menyinggung soal Pemprov DKI yang tiap tahun membeli tanah. Namun di sisi lain banyak pengurus lingkungan tingkat RT/RW yang masih kesulitan terkait kantor sekretariat.

“Padahal PemProv DKI setiap tahun memborong tanah, yang belum tentu digunakan, dengan dasar penghijauan. Padahal kita membutuhkan hanya kurang lebih 200 meter persegi untuk membangun (kantor sekretariat RT/RW-red) itu. Sehingga siapapun yang jadi RW, dia harus bisa menempati tanah tersebut dalam rangka menyiapkan sarana prasarana apa yang akan dilaporkan oleh kelurahan yang digunakan oleh dasawisma, jumantik, PKK,” jelas Inggard.

Inggard mengatakan hal ini sudah pernah dia sampaikan, namun belum ada tanggapan dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia berharap Pemprov DKI memperhatikan fasilitas bagi pengurus RT/RW.

“Hal itu tentu sangat urgent. Kami sudah berulang kali memasukan hal tersebut. Tapi belum pernah dibacakan. Saya mohon kiranya, ini menyangkut kepentingan Jakarta. Malu kita kalau sekretariat RW itu numpang di rumah orang yang nggak memenuhi sarana dan prasarana. Mudah-mudahan ini jadi perhatian Pak Heru dan perangkat pemerintahan lainnya,” pungkas Inggard.

(aud/aud)