Bandung –

Rencana perpanjangan PPKM Darurat diharapkan bisa dikaji secara matang. Pasalnya saat ini warga sudah cukup tertekan dengan kondisi yang saat ini terjadi.

Ketua DPW Partai Gelora Jabar Haris Yuliana menyebut pemerintah perlu melakukan evaluasi secara terbuka agar masyarakat lebih paham dengan kondisi yang terjadi.

“Terkait perpanjangan PPKM yang dilakukan pemerintah, kami berpandangan bahwa perpanjangan ini tidak dalam posisi yang happy, tidak dalam posisi yang disambut baik masyarakat. Karena ada beberapa hal yang terjadi di dalam pelaksanaan PPKM yang (digelar) sampai tanggal 20 (Juli),” kata Haris, Minggu (18/7/2021).

Dia mendorong pemerintah melakukan evaluasi secara terbuka terkait pelaksanaan PPKM Darurat. Selain itu dalam evaluasi juga diharapkan warga dilibatkan.

“Kami sarankan ada evaluasi terbuka, meminta pendapat masyarakat tentang PPKM yang pertama. Karena PPKM Darurat ini menimbulkan bukan sekedar keresahan yang ada di masyarakat tapi ada benturan yang cukup kuat antara aparat dengan masyarakat, terutama para pelaku ekonomi,” ucapnya.

“Ketika masuk PPKM lanjutan saya kira ada kekhawatiran ketakutan masyarakat, ada beban mental dari mereka dalam PPKM tahap pertama, jadi harus ada komitmen dari pemerintah provinsi, kota dan kabupaten yang menjamin bahwa sikap aparat kepada masyarakat harus ada perbaikan,” kata Haris menambahkan.

Selain itu, terkait kegaduhan penegakan disiplin yang dilakukan oleh aparat, pihaknya meminta agar mengedepankan persuasif dan humanis.

“Bukan hanya gubernur, wali kota dan bupati, tapi kepada Pangdam, kepada pak Kapolda, pak Kapolres, Dandim dan seterusnya agar seluruh aparat ini bisa mengedepankan aspek persuasif (dalam penindakan di lapangan),” tuturnya.

Ia menilai, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah melakukan tahapan soal penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat. “PPKM ini memang cukup rumit, tapi harus dicari jalan keluar bahwa PPKM ini mau tidak mau akan mengurangi pergerakan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

“Kita perlu duduk bersama dengan orang-orang ahli yang cukup punya pandangan luas untuk mengatasi permasalahan ini. Bagaimana Jawa Barat yang besar dan tingkat kepadatan penduduknya cukup padat ini harus ada solusi terhadap jalan keluar ekonomi, terutama bagi masyarakat yang terbatas penghasilannya terdampak akibat PPKM ini.,” ucapnya.

Haris menyebut, pemerintah bisa menghentikan pergerakan masyarakat namun tidak bisa menghentikan kebutuhan dasarnya. “Saya kira mudah-mudahan PPKM ini yang diniatkan untuk perbaikan dan menekan laju pandemi ini. Saya berharap kita bisa berpikir matang, ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju tentang PPKM. Pada dasarnya kami setuju pembatasan ini, tapi harus dihitung segalanya,” pungkasnya.

(wip/mso)