Jakarta –

DPRD Kota Surabaya mendorong sosialisasi administrasi kependudukan (adminduk) diperluas hingga tingkat RT dan RW. Langkah ini penting untuk mencegah data kependudukan yang tidak akurat dan memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai meminta sosialisasi tertib adminduk terus digencarkan hingga ke tingkat RT dan RW. Bahtiyar menyebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya masih mencatat sekitar 1.000 warga yang telah meninggal dunia, namun belum dilaporkan akta kematiannya. Hal itu diungkapkan olehnya saat di Surabaya, hari ini.

“Kondisi ini berpotensi mengganggu akurasi data kependudukan dan penyaluran bantuan sosial (bansos),” kata Bahtiyar dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

<!– SCRIPT REFRESH SLOT PARALLAX DETAIL SAAT VIEWPORT

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () {
var adSlot_pd = document.getElementById(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’);
var refreshInterval_pd; function refreshAd_pd() {
googletag.cmd.push(function () {
googletag.pubads().refresh([gpt_parallax]);
console.log(‘Slot Parallax Detail refreshed at ‘ + new Date().toLocaleTimeString());
});
} var observer_pd = new IntersectionObserver(function (entries) {
entries.forEach(function (entry) {
if (entry.isIntersecting) {
if (!refreshInterval_pd) {
refreshAd_pd(); // Refresh saat pertama kali terlihat
refreshInterval_pd = setInterval(refreshAd_pd, 30000); // Refresh setiap 30 detik
}
} else {
if (refreshInterval_pd) {
clearInterval(refreshInterval_pd);
refreshInterval_pd = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.5 }); // Aktif saat 50% iklan terlihat di layar if (adSlot_pd) {
observer_pd.observe(adSlot_pd);
googletag.cmd.push(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’); });
}
});
–>

Dia menilai kesadaran warga perlu ditingkatkan agar tidak menunda pelaporan kematian anggota keluarga.

“Saya berharap RT, RW, dan lurah aktif mengingatkan warga untuk segera melapor. Karena kalau tidak, bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, termasuk potensi hilangnya hak bansos atau hak waris,” ujar Bahytiar.

Bahtiyar menambahkan Surabaya sebagai kota modern sudah memiliki sistem digital yang memudahkan warga mengurus adminduk secara daring.

“Sekarang cukup lewat balai RW atau aplikasi. Ke depan, akan lebih baik jika RT dan RW punya akses aplikasi pelaporan sendiri agar lebih cepat,” katanya.

Politisi dari Partai Gerindra itu berharap petugas Dispendukcapil di kelurahan bisa menjadi pionir dalam penguatan tertib administrasi kependudukan.

“Surabaya ini sudah kota modern, kota digital. Jadi, pelayanan online-nya harus makin terbuka agar warga mudah dan tidak menunda-nunda,” ungkap Bahtiyar.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan sebagian warga enggan melapor karena takut kehilangan bansos. Padahal bantuan bisa dialihkan kepada ahli waris yang sah.

“Masih ada seribu data kematian yang belum dilaporkan. Rata-rata karena khawatir bansosnya hilang, padahal mekanismenya sudah bisa diteruskan,” kata Eddy.

Dia menegaskan warga kini bisa memperbarui data kependudukan tanpa harus datang ke kantor.

“Semua bisa diurus lewat aplikasi KNG Mobile atau laman resmi Dispendukcapil Surabaya,” tutup Eddy.

(anl/ega)