Jakarta –

DPR RI membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 setelah menjalani masa reses. Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap negara lain.

Pembukaan masa sidang ke-III Tahun Sidang 2023-2024 DPR RI digelar di ruang paripurna DPR/DPD/MPR RI, Kamis (17/4/2025). Pidato Puan dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Adapun Puan disebut berhalangan hadir lantaran tengah menghadiri forum internasional di Istanbul, Turki, terkait Palestina. Puan akan mengikuti forum Meeting of the Group of Parliaments in Support of Palestine bersama para Ketua Parlemen dari negara-negara pendukung Palestina, termasuk pimpinan dan wakil parlemen Palestina.

<!– SCRIPT REFRESH SLOT PARALLAX DETAIL SAAT VIEWPORT

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () {
var adSlot_pd = document.getElementById(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’);
var refreshInterval_pd; function refreshAd_pd() {
googletag.cmd.push(function () {
googletag.pubads().refresh([gpt_parallax]);
console.log(‘Slot Parallax Detail refreshed at ‘ + new Date().toLocaleTimeString());
});
} var observer_pd = new IntersectionObserver(function (entries) {
entries.forEach(function (entry) {
if (entry.isIntersecting) {
if (!refreshInterval_pd) {
refreshAd_pd(); // Refresh saat pertama kali terlihat
refreshInterval_pd = setInterval(refreshAd_pd, 30000); // Refresh setiap 30 detik
}
} else {
if (refreshInterval_pd) {
clearInterval(refreshInterval_pd);
refreshInterval_pd = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.5 }); // Aktif saat 50% iklan terlihat di layar if (adSlot_pd) {
observer_pd.observe(adSlot_pd);
googletag.cmd.push(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’); });
}
});
–>

“Kita dihadapkan pada tantangan perekonomian global yang sedang bergejolak, perang tarif perdagangan, konflik geopolitik yang masih tinggi, dan dinamika global lainnya, yang dapat berdampak pada kondisi dalam negeri baik secara ekonomi, politik sosial, dan budaya,” kata Puan dalam pidatonya yang dibacakan Dasco.

Puan menuturkan, tantangan global saat ini membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Ia ingin pembangunan nasional tetap berjalan.

“Hal-hal tersebut semakin membutuhkan Kebijakan negara untuk dapat melindungi kehidupan rakyat, menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan,” ucapnya.

“DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan-kebijakan negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional,” sambungnya.

Puan mengatakan DPR telah menetapkan prioritas pembahasan terhadap 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini tengah berada di tahap Pembicaraan Tingkat I, yaitu: 3 RUU usul DPR RI, 3 RUU usul Pemerintah dan 2 RUU Kumulatif Terbuka. Selain itu, terdapat 12 RUU lainnya yang merupakan usul DPR RI dan akan segera memasuki tahapan Pembicaraan Tingkat I.

Dalam pembentukan UU, Puan menuturkan DPR bersama Pemerintah akan memenuhi syarat-syarat formal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga UU yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat. Puan memastikan DPR bersama pemerintah akan transparan dan melibatkan partispasi publik.

“Sehingga Undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang sahih sebagai Undang-undang untuk kepentingan nasional,” ujar Puan.

Puan menyampaikan DPR juga akan memulai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa RAPBN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga harus menjadi alat pertahanan ekonomi di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi yang dinamis.

“RAPBN Tahun Anggaran 2026 harus menjadi perisai fiskal sekaligus motor transformasi yang berpihak pada rakyat, berpijak pada kemandirian ekonomi, dan tangguh menghadapi dinamika global,” jelas Puan.

Puan juga meminta pemerintah untuk mengisi posisi duta besar Indonesia yang masih kosong, salah satunya Amerika Serikat. Ia menyebut hal itu harus dilakukan untuk memperkuat RI di kancah internasional.

“Ketiadaan kepala perwakilan diplomatik dapat memperlambat langkah strategis dalam melindungi WNI dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global,” tambahnya.

(dwr/yld)