Jakarta –

Fraksi PPP DPR RI mendukung pemerintah dalam mempercepat penyediaan internet bagi kawasan terpencil, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu upayanya yaitu dengan mendorong masuknya satelit orbit rendah (low earth orbit) untuk daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan akses internet.

Fraksi PPP juga menyarankan agar pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta, seperti yang telah terjadi dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Hal ini bertujuan untuk memastikan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaan luar negeri, serta investasi swasta dapat digunakan secara efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif baik untuk kawasan komersial maupun nonkomersial.

“Pemerintah dan swasta harus bekerja sama dalam penyediaan internet. Namun, perlu skema dan rencana yang matang. Misalnya, pemerintah perlu mempertimbangkan adanya pembagian kawasan komersial dan nonkomersial, seperti dalam pembangunan BTS,” ujar Anggota Komisi I Fraksi PPP Rojih Ubab Maimoen dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9/2023).

Selain itu, Rojih yang kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II (meliputi Kabupaten Demak, Jepara, dan Kudus), mengungkapkan pendapatnya terkait optimalisasi dana pemerintah dalam proyek satelit SATRIA. Ia menekankan bahwa penggunaan dana tersebut harus efektif.

“Bagaimana pun, dana pemerintah telah keluar dalam pembangunan satelit SATRIA dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), termasuk melibatkan perusahaan Perancis. Ini tidak boleh sia-sia atau terjadi persaingan tidak sehat sekiranya nanti satelit Starlink juga masuk ke kawasan 3T. Sementara satelit Starlink akan diusahakan dengan kerja sama BUMN Telkomsel, swasta Smartfren dan investor asing Elon Musk,” tambah Rojih.

Rojih juga menekankan bahwa selama ini BUMN dan perusahaan swasta nasional juga sudah berinvestasi dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia.

“Investasi mereka harus terlindungi. Kita juga perlu investasi asing. Namun, jangan kemudian masuknya swasta asing dengan modal raksasa malah menumbangkan usaha dalam negeri,” pungkas Rojih.

(prf/ega)