Di Debat Pilwalkot Cilegon, Muncul Wacana BUMD Pertanian

Kota Cilegon

Debat perdana Pilwakot Cilegon 2020 menyinggung soal sektor pertanian di Kota Cilegon. Muncul wacana pembentukan BUMD yang disebut bisa menyelesaikan masalah pertanian di Cilegon.

Pertanyaan itu dilontarkan moderator dari sebuah amplop yang dipilih oleh pasangan Ali Mujahidin-Firman Mutakin (Mumu-Firman). Pertanyaan itu menyinggung soal lahan pertanian terbatas di Cilegon dan bagaimana mengatasi kebutuhan pangan di Cilegon dengan lahan terbatas.

“Bahwa betul Kota Cilegon selain sektor industri sektor pertanian juga perlu digalakkan seperti di daerah lain. Akan tetapi tentu ada beberapa hal yang pertama adalah bahwa lahan di Cilegon sudah sempit untuk pertanian. Meskipun demikian masih bisa dikelola dengan baik maka dari itu harus dikelola secara profesional dengan bimbingan, dengan panduan,” kata Mumu dal debat Pilwakot Cilegon, Sabtu (21/11/2020).

Mumu mengakui bahwa stok pangan di Cilegon jika dihasilkan dari lahan pertanian yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Menurutnya, lahan pertanian di Cilegon minim lantaran dikepung industri.

“Namun demikian bukan berarti tidak ada solusi. Solusinya adalah bagaimana pemerintah ke depan siap untuk membuat BUMD untuk mengelola industri pertanian, industri perikanan, industri peternakan dan industri sebagainya sehingga orientasi pertanian bukan berarti lahannya harus di Cilegon tapi BUMD-nya punya Cilegon, lahannya mau di Rangkas, mau di Lebak mau di mana-mana boleh yang penting hasil pangannya kemudian menjadi stok pangan Cilegon,” ujarnya.

Diberi kesempatan untuk menanggapi, Paslon nomor urut 2, Ati Marliati menyinggung soal regulasi pendirian BUMD baru dan anggaran yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan milik daerah.

“Kalau yang untuk BUMD terkait dengan ketahanan pangan ini membutuhkan regulasi yang cukup tinggi dan tidak mudah karena BUMD akan menggunakan dana operasional yang cukup tinggi dan lain sebagainya kita harus pikirkan dari mana anggaran seperti ini lebih baik kita kita memaksimalkan dinas terkait dengan sarana yang ada,” kata dia.

Paslon petahana itu mengatakan, Cilegon bukan tidak ada sawah sama sekali. Pemerintah daerah menurutnya sudah memiliki regulasi yang mengatur bahwa lahan pertanian tidak boleh dialih fungsikan untuk industri.

“Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa di Cilegon bukan berarti tidak ada sawah. Sawah itu masih cukup banyak kita ada regulasi tentang bagaimana pertanian tidak boleh dialih fungsikan untuk industri dan sebagainya. Hanya yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan lahan pertanian ini dengan segala aspek-aspek yang diperlukan,” ujarnya.

(aik/aik)

Terima kasih telah membaca artikel

Di Debat Pilwalkot Cilegon, Muncul Wacana BUMD Pertanian