Jakarta –

Demo dari massa buruh di depan gedung DPR sudah selesai. Namun massa berbeda mulai mendatangi gedung DPR.

Pantauan di lokasi, Kamis (28/8/2025), massa yang berbeda ini datang setelah kelompok buruh menggelar unjuk rasa. Kelompok berbeda ini tiba di gedung DPR RI pukul 14.00 WIB. Mereda datang dengan membawa sejumlah atribut.

Beberapa dari mereka juga ada yang menggunakan almamater dan bendera. Massa baru ini juga membentangkan spanduk tuntutan.

<!– SCRIPT REFRESH SLOT PARALLAX DETAIL SAAT VIEWPORT

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () {
var adSlot_pd = document.getElementById(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’);
var refreshInterval_pd; function refreshAd_pd() {
googletag.cmd.push(function () {
googletag.pubads().refresh([gpt_parallax]);
console.log(‘Slot Parallax Detail refreshed at ‘ + new Date().toLocaleTimeString());
});
} var observer_pd = new IntersectionObserver(function (entries) {
entries.forEach(function (entry) {
if (entry.isIntersecting) {
if (!refreshInterval_pd) {
refreshAd_pd(); // Refresh saat pertama kali terlihat
refreshInterval_pd = setInterval(refreshAd_pd, 30000); // Refresh setiap 30 detik
}
} else {
if (refreshInterval_pd) {
clearInterval(refreshInterval_pd);
refreshInterval_pd = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.5 }); // Aktif saat 50% iklan terlihat di layar if (adSlot_pd) {
observer_pd.observe(adSlot_pd);
googletag.cmd.push(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’); });
}
});
–>

Sebelum para mahasiswa datang, sejumlah massa buruh sudah lebih dulu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Massa buruh menyelesaikan aksinya pada pukul 13.00 WIB.

Dalam aksinya, massa buruh membawa sejumlah tuntutan yang ditunjukkan kepada anggota parlemen. Sejumlah tuntutan yang disuarakan buruh sebagai berikut:

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK : Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan : Naikkan PTKP menjadi Rp. 7.500.000 per bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset : Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistem Pemilu 2029.

(idn/idn)