Jakarta –

Anggota DPR RI Dedi Mulyadi bersama Satpol PP melakukan penertiban terhadap peternakan ayam ilegal yang berada di tengah hutan di Desa Cibukamanah, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut dilakukan setelah Dedi mendapat laporan dari masyarakat terkait keberadaan peternakan ilegal yang dibangun di kawasan hijau.

Dedi Mulyadi yang tengah masuk dalam masa reses langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Benar saja, di tengah hutan ditemukan sebuah bangunan besar berupa peternakan ayam.

“Dalam waktu reses ini saya mendampingi mengecek perusahaan peternakan ayam ilegal di tengah kawasan hijau. Perusahaan ini sama sekali tanpa izin,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/2/2022).

Dari hasil penelusuran, peternakan ayam ilegal tersebut ternyata pernah ditindak sebelumnya. Namun bukannya berhenti dan melengkapi izin, mereka malah memperluas lahan peternakan di tengah kawasan hijau.

“Dulu tahap pertama kapasitas 50 ribu ekor ayam sudah ditegur karena kawasan hijau dan tanpa izin. Sekarang malah buka lagi, bangun tiga kali lipat besarnya,” jelas Dedi.

Kang Dedi mengatakan peternakan dua lantai tersebut kini bisa menampung lebih dari 200 ribu ekor ayam. Besarnya peternakan tidak dibarengi dengan perencanaan dan perizinan sehingga menyalahi aturan.

Selain itu, jumlah ternak yang ada di lokasi menandakan peternakan tersebut bukan skala rakyat melainkan perusahaan besar. Kendati demikian, tidak ada struktur kepegawaian yang jelas dan pekerja bahkan bekerja tanpa mengantongi jaminan apapun.

“Ini lokasi jauh dari warga, di tengah hutan. Keberadaannya bisa mengganggu resapan air di kawasan hijau. Sebenarnya sudah diperingatkan tapi bandel dan tetap membangun lebih besar tiga kali lipat,” tandasnya.

Kang Dedi kemudian meminta Satpol PP melakukan tindakan penertiban bersama instansi terkait terhadap peternakan ilegal yang berdiri di kawasan hijau tersebut.

“Pesan saya untuk aparat mulai dari desa hingga tingkat atas agar berani melakukan tindakan sejak dini. Kalau ada pembangunan yang menyalahi aturan harus dihentikan baik secara persuasif maupun paksa,” pungkasnya.

(fhs/ega)