Depok –

Debat perdana Pilkada Depok diwarnai saling klaim penghargaan. Hal ini terjadi saat ada pertanyaan terkait penanganan kemacetan di Kota Depok.

Hal ini bermula saat calon Wali Kota Depok nomor 2 Mohammad Idris menjawab pertanyaan itu dan menyebut bahwa pihaknya sejauh ini sudah melakukan studi angkutan massa berbasis rel. Idris juga menyebut sudah melakukan manajemen rekayasa lalu lintas atas izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Bagi kami tidak hanya atau baru merencanakan, tapi kami sudah melakukan sebelumnya pertama tentang studi angkutan massa berbasis rel dengan menghasilkan empat koridor ini sudah kita lakukan kerjasama dengan BPTJ dalam studi lanjutan angkutan massal berbasis rel pada tahun ini dan JA connection dari GDC ke Jakarta dan JA connection dari terminal terpadu dan Cinere ke Bandara Soekarno-Hatta, penataan shelter ojek online ini sudah kami lakukan manajemen rekayasa lalu lintas dengan SSA atas restu dan kesepakatan dari Kementerian Perhubungan,” kata Idris dalam siaran langsung melalui kanal YouTube KPU Kota Depok, Minggu (22/11/2020).

Idris mengklaim pihaknya juga telah meraih sejumlah penghargaan salah satunya piala Wahana Tata Nugraha pada tahun 2019. Hal ini didapatkan dari penilaian penyelenggaran sistem transportasi perkotaan.

“Dan juga kami telah mendapatkan Wahana Tata Nugraha tahun 2019 atas penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dan juga terakhir kami dapat penghargaan dari Polda yaitu road safety partnership action,” kata Idris.

Namun, soal penghargaan Wahana Tata Nugraha kemudian langsung disanggah oleh Calon Wali Kota nomor urut 2, Pradi Supriatna. Pradi yang notabene adalah Wakil Wali Kota Depok yang mendampingi Idris kala itu, mengklaim bahwa ekspose itu dilakukan oleh dirinya bersama-sama dengan dinas perhubungan dan mendapat nilai 100 tanpa cacat.

“Mohon maaf sebelumnya sama Pak Idris karena kita berpartner ya saat itu pada saat mendapatkan Wahana Tata Nugraha ya, karena itu sifatnya ekspose dari 524 kabupaten kota se-Indonesia dan kebetulan yang ekspose adalah saya di Kementerian Perhubungan bersama dengan kepolisian saat itu, saya dengan Dinas Perhubungan Kota Depok, kami ekspose perencanaan ini dan hasilnya luar biasa kami mendapatkan angka 100 ya tanpa cacat terkait perencanaan ini,” ungkapnya.

Kendati demikian, Pradi meminta agar komunikasi terkait penanganan kemacetan di Kota Depok ini harus selaras dengan pemerintah pusat. Hal ini untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan yang bisa terealisasi oleh Kota depok sebagai daerah penyangga.

“Namun demikian hendaknya komunikasi yang efektif antara Kota Depok sebagai daerah penyangga Ibu Kota tentunya kita tidak bisa lepas dari Ibu Kota dan pemerintah pusat. Nah ini kami berharap sekali komunikasi yang solid ya supaya kucuran-kucuran terkait dengan kemudahan mendapatkan ya transportasi ini betul-betul bisa terealisasi,” katanya.

(imk/imk)