Jakarta –

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis soal munculnya kekhawatiran pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai usai kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran. Dasco menegaskan DPR tak akan membiarkan hal itu terjadi.

“Pemutusan kontrak kerja, kekhawatiran, dan lain-lain itu, pengangguran karena buntut efisiensi, saya pikir tidak akan terjadi,” kata Dasco kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Dasco mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu rekonstruksi anggaran yang dilakukan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran. Hasil rekonstruksi anggaran pemerintah tersebut nantinya dilaporkan kepada DPR RI.

“Kita tunggu hasil rekonstruksi dari anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah,” ucapnya.

Diketahui, belakangan muncul kekhawatiran para pegawai honorer di kementerian dan lembaga akan terdampak usai efisiensi anggaran. Bersamaan dengan kekhawatiran itu, ramai dikabarkan gaji ke-13 ASN dipotong.

Istana telah menampiknya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan belanja pegawai, seperti gaji ke-13 dan THR ASN, hingga bantuan sosial tidak masuk bagian dari efisiensi.

“Bu Menteri Keuangan sudah kasih pernyataan kan dan efisiensi yang disampaikan Presiden tidak termasuk belanja pegawai, gaji pegawai itu kan bukan dari bagian yang diefisienkan,” kata Hasan kepada wartawan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2) lalu.

(fca/fas)