Jakarta –

Dampak musim kemarau mulai dirasakan di berapa daerah di Pulau Jawa. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahaya kekurangan air bersih dan kebakaran yang mengancam masyarakat harus segera diantisipasi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga 23 Agustus 2023 sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami bencana hidrometeorologi kekeringan di 28 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten, Provinsi Jawa Barat. Bencana serupa juga terjadi di lima kabupaten di Jawa Tengah dan satu kabupaten di Jawa Timur.

“Ancaman kekeringan dan kebakaran mulai terlihat sebagai dampak dari perubahan iklim yang terjadi. Upaya antisipasi untuk menekan dampak tersebut meluas harus segera dilakukan,” kata Lestari dalam keterangannya, Minggu (27/8/2023).

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengatakan ancaman kekeringan tersebut harus segera mendapat perhatian para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Hal ini mengingat kekurangan air bersih dapat berdampak pada aspek kesehatan masyarakat.

Merujuk catatan UNESCO, lanjutnya, rata-rata hak manusia atas air yaitu sebesar 60 liter per orang setiap harinya. Sedangkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum juga membagi standar kebutuhan air bersih berdasarkan wilayah.

Standar kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan misalnya rata-rata 60 liter per kapita setiap harinya, warga kota kecil kebutuhan air bersihnya 90 liter per kapita setiap harinya, warga kota sedang dengan kebutuhan air bersih 110 liter per kapita setiap harinya, warga kota besar dengan kebutuhan air bersih 130 liter per kapita setiap harinya, dan warga metropolitan dengan kebutuhan air bersih 150 liter per kapita setiap harinya.

Legislator dari Dapil II Jawa Tengah ini berpendapat dengan kekeringan yang terdapat pada 16 kabupaten di Pulau Jawa, maka ancaman kekurangan air bersih mulai menghampiri perdesaan, kota kecil, dan kota sedang. Melalui hal ini, ia berharap masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah mulai mengambil langkah untuk mengatasi ancaman kekurangan air bersih tersebut.

Lebih lanjut, Rerie mendorong agar perencanaan pengembangan wilayah di setiap daerah juga harus mengantisipasi sejumlah potensi ancaman bencana sebagai dampak perubahan iklim yang terjadi. Menurutnya, setiap daerah harus memiliki kawasan tangkapan air hujan, menggencarkan penghijauan, dan sosialisasi penghematan pemanfaatan air bersih sehingga ketersediaan air bersih bagi daerah tersebut tetap terjaga.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat agar menerapkan pola hidup yang bijaksana dalam memanfaatkan air bersih dalam keseharian sehingga dampak perubahan iklim dapat ditekan secara signifikan.

(akn/ega)