Sumedang - Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Mereka menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.Berdasarkan pantauan detikcom, Rabu (7/10/2020), massa memulai aksinya di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Tanpa lelah mereka berjuang untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka bahkan sempat mencoba masuk ke dalam gedung para wakil rakyat tersebut.Para buruh akan terus melakukan aksi unjuk sebelum pemerintah dan…

Jakarta - Hakim konstitisi Saldi Isra menyebut peraturan yang sangat banyak (hyper regulasi) saat ini malah dibuat oleh eksekutif sendiri. Oleh sebab itu, Presiden harus punya lembaga yang mengontrol peraturan yang ada di bawahnya agar tidak terjadi tumpang tindih."Saya hampir bisa pastikan, hyper regulasi ada di ranah eksekutif. Hampir dapat dipastikan, pembengkakan ada di wilayah eksekutif," kata Saldi.Hal itu disampaikan dalam peluncuran buku 'Pokok-pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundan…

Semarang - Massa demo memprotes pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja merobohkan pagar kantor DPRD Jawa Tengah (Jateng). Akibat peristiwa itu ada massa dan polisi yang terluka.Pantauan di kantor DPRD Jateng, Jl Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (7/10), massa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 12.00 WIB. Massa demo Omnibus Law ini tampak membawa spanduk dan bendera merah putih.Mereka memprotes disahkannya UU Cipta Kerja. Massa lalu berorasi dan mulai menggoyang-goyangkan pagar Kantor DPRD Jateng. T…

Jakarta - Demo tolak pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Lampung berlangsung ricuh. Massa melempar batu ke arah petugas keamanan karena tak bisa masuk halaman DPRD Lampung.Seperti dilansir Antara, Rabu (7/10/2020), demo di Lapangan Korpri DPRD Lampung diikuti pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Dilaporkan pelemparan batu ke arah petugas keamanan dilakukan sejumlah pelajar.Mereka tidak bisa masuk ke halaman kantor DPRD Lampung karena dipasangi bari…

Jakarta - Penyebaran COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Akibat pandemi COVID-19 yang kian menjadi, DPR pun mengumumkan masa reses sejak 6 Oktober lalu hingga 8 November mendatang.Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan reses kali ini diberlakukan di tengah situasi yang tidak menentu dari pandemi COVID-19. Adapun sebanyak 18 anggota DPR, dari keseluruhan 575 anggota DPR terbukti positif COVID-19."Data yang tentunya sangat mengkhawatirkan. Itu tidak termasuk adanya sekitar 40 staf dan karyawan D…

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa hanya bisa tetap hidup dan lestari jika telah memenuhi tiga syarat. Syarat tersebut di antaranya, diyakini kebenarannya lalu dipelajari, dimengerti juga dipahami, dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."Untuk bisa mempraktekkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia harus mempelajari sejarah proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara menurut para pem…

Jakarta - Badan Arkeologi Papua mengatakan akan meneliti lebih lanjut benda-benda peninggalan zaman megalitikum di Danau Sentani. Namun, saat ini peralatan masih terbatas."Tentu kita akan melakukan penelitian lanjutan, terutama arkeologi bawah air karena kita kan sangat terbatas peralatan, kemudian terutama alat menyelam kemudian SDM," kata peneliti Badan Arkeologi Papua, Hari Suroto, saat dihubungi detikcom, Rabu (7/10/2020).Selain soal peralatan terbatas, kendala lainnya yakni tidak ada peneli…

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menutup sementara 174 perusahaan selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat. Sebanyak 112 perusahaan ditutup karena terpapar Covid sementara 62 lainnya melanggar protokol kesehatan.Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan data 174 perusahaan yang ditutup itu terhitung sejak 14 September sampai 6 Oktober 2020. Andri menyebut secara keseluruhan pihaknya telah menyidak 924 perusahaan di Jakarta…

Jakarta - Proses legislasi yang penuh kontroversi diperlihatkan kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang sama-sama melakukan persetujuan bersama atas Rancangan Undang-Undang (RUU) "Omnibus Law" Cipta Kerja. RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut disahkan pada 5 Oktober 2020 kemarin.Beberapa materi muatan dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja telah nyata-nyata mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten berdasarkan Pas…

Jakarta - Sejumlah website pengadilan di Indonesia diserang hacker yang menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Seperti PN Muara Bulian dan PN Polewali."Benar. Website kami kena," kata Ketua PN Muara Bulian, Enan Sugiarto saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (7/10/2020).Website yang dimaksud adalah http://pn-muarabulian.go.id/. Tampak sebuah gambar demo di DPR dengan tulisan 'Hacked By TangerangXploit Team. Hallo Indonesia Dimana pancasila Ke-5 ?? Copyright By TangerangXploit Team'. Demikian …