Berita Nasional

Soal KM 50, Mahfud: Sampaikan Kalau Ada Bukti Pelanggaran HAM Berat

detikFlash Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Laskar FPI meminta peristiwa di KM 50 Cikampek ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Pemerintah mengaku terbuka dan meminta TP3 menyampaikan bukti bukan hanya keyakinan. 13 Views Selasa, 09 Mar 2021 12:53 WIB Embed Video <input type="text" value="" disabled="disabled"> Yussa Ariska Viossa - 20DETIK…

Angka Kematian Akibat Corona di Jateng Lebih dari 10 Ribu Kasus

Yogyakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatat kasus virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya hingga hari ini berjumlah 159.294. Dari jumlah tersebut, kasus meninggal Corona di Jateng hari ini tembus 10 ribu kasus.Dari data yang diunggah di website corona.jatengprov.go.id, Selasa (9/3/2021), dari 159.294 kasus terkonfirmasi, terdiri dari 6.091 pasien Corona yang dirawat di RS maupun isolasi mandiri, 143.164 kasus sembuh, dan 10.033 kasus meninggal.Bila dibandingkan dengan data ke…

Cita Citata hingga Anggota BPK Disebut di Sidang Bansos, Ini Kata KPK

Jakarta - Sejumlah nama seperti artis Cita Citata muncul dari keterangan para saksi dalam persidangan perkara dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan virus corona atau COVID-19. KPK menyebutkan bila kesaksian itu akan ditelaah lebih lanjut."Terkait keterangan saksi tersebut, tentu tim JPU (jaksa penuntut umum) akan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi lain yang akan dihadirkan di persidangan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (9/3/2021)."Berikutnya…

Bertemu Jokowi, Amien Rais Minta Kasus KM 50 Dibawa ke Pengadilan HAM

Jakarta - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka meminta kasus tewasnya enam laskar FPI itu dibawa ke pengadilan HAM.Pertemuan itu digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2021). TP3 diwakili oleh Amien Rais hingga Marwan Batubara."Kemudian diurai apa yang terjadi pertama, tujuh orang yang diwakili oleh Pak Amien Rais dan pak Marwan Batubara tadi menyatakan mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pe…

Visa AS yang Ditolak karena Larangan Muslim Era Trump Bisa Diajukan Lagi

Washington DC - Sebagian besar pemohon visa Amerika Serikat (AS) yang ditolak karena kebijakan pemerintahan era mantan Presiden Donald Trump yang melarang masuk warga dari 13 negara mayoritas Muslim, kini bisa mengajukan permohonan ulang atau baru.Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/3/2021), hal tersebut diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS pada Senin (8/3) waktu setempat.Presiden Joe Biden telah membatalkan kebijakan era Trump itu pada 20 Januari lalu, atau pada hari pertamanya menjabat Pre…

TP3 Bertemu Jokowi di Istana Bahas Kasus KM 50, Amien Rais Ikut Serta

Jakarta - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI pengawal Habib Rizieq pagi ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan itu guna membahas kasus KM 50 tersebut.Sejumlah perwakilan TP3 akan hadir dalam pertemuan itu, di antaranya Amien Rais dan Abdullah Hehamahua. Saat dikonfirmasi, Hehamahua mengatakan saat ini sudah berada di Istana, Jakarta."Kami sekarang sedang di Istana," kata Hehamahua kepada detikcom, Selasa (9/3/2021). "Sebentar lagi jumpa Presiden," imbuhn…

TNI Pastikan Anggotanya Tak Keluarkan Tembakan di Kerusuhan Poumako Papua

Jakarta - Komandan Yonif Raider 754/ Eme Neme Kangasi/20/3 Kostrad, Mayor Inf. Doni Firmansyah mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melakukan penyelidikan terkait sejumlah anggotanya terlibat dalam kerusuhan di Poumako, Papua. Doni memastikan tidak ada tembakan yang dikeluarkan oleh anggotanya."Kami sudah cek semua anggota, tidak ada satupun amunisi yang keluar dari anak-anak kami, saya yakinkan itu, " Kata Doni di ruang kerjanya di Mako Yonif 754/ENK 20/IJK, Selasa (9/3/2021).Doni menjelas…

KPU Tunggu Langkah Kemenkumham terkait Konflik Partai Demokrat

Jakarta - KPU belum mengambil langkah usai Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta 34 Ketua DPD PD menyerahkan sejumlah berkas untuk mengklarifikasi acara yang diklaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut tidak sah. KPU masih menunggu langkah selanjutnya dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)."Dalam hal ini KPU hanya menunggu, hingga hari ini SK yang dikeluarkan Kemenkumham yang kami pegang SK DPP Demokrat dengan ketua AHY," kata Plt Ketua KPU, Ilham Saputera, sa…

DKI Tak Buka 3 Dokumen Soal Banjir, LBH Jakarta: Tanggung Jawab Tak Dilakukan

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta hanya memberikan 17 dari 20 informasi publik terkait penanganan banjir yang dimintakan oleh LBH Jakarta usai memenangi sengketa. Pihak LBH Jakarta mengungkap ada upaya menutupi informasi oleh Pemprov DKI Jakarta."Informasi publik yang kami mintakan itu 20 informasi publik, yang tidak diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta 3 informasi. 3 informasi tersebut pada dasarnya pihak PPID Pemprov DKI Jakarta sudah menyatakan bahwa mereka tidak melakukan ketiga hal tersebut," kat…

Denda Pelanggar Prokes di Surabaya Capai Rp 1,5 M Selama 3 Bulan

Surabaya - Selama tiga bulan, terlebih saat pemberlakuan PPKM dan PPKM Mikro, Kota Surabaya mendapati 11 ribu lebih pelanggar protokol kesehatan. Baik perorangan maupun pelaku usaha yang tidak menaati peraturan.Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengatakan pada periode 11 Januari hingga 2 Maret 2021 terdapat pelanggaran perorangan sebanyak 10.215. Para pelanggar mendapati sanksi berupa penyitaan KTP dan denda administratif sebesar Rp 150 ribu."Sudah bayar Rp 887.550.000 dan yang …