Jakarta –

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kalangan TNI-Polri, termasuk keluarganya, didisiplinkan dalam menggunakan WhatsApp grup atau WAG. Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai lebih baik Jokowi tegas mengurus kelangkaan minyak goreng hingga gas elpiji.

Awalnya Sukamta menyebut adanya penolakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di WA grup TNI-Polri bisa saja terjadi. Namun, menurutnya, penolakan itu bisa saja opini pribadi, bukan sikap institusi.

“Adanya penolakan IKN di Grup TNI POLRI tidak bisa disimpulkan ada perbedaan pendapat atau perpecahan di institusi ini. Itu opini pribadi bukan sikap institusi. Presiden mungkin khawatir jika ini terus bergulir menjadi liar dan menyebabkan kubu-kubuan di tubuh TNI-Polri. Ini tentu akan tidak kondusif untuk memberi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan IKN atau urusan lainnya,” kata Sukamta saat dihubungi, Rabu (2/3/2022).

Anggota Komisi I DPR ini menilai pendisiplinan anggota TNI-Polri dalam berpendapat bukan berarti tidak boleh memberi masukan. Mestinya, kata dia, ada mekanisme tersendiri oleh pemerintah untuk meminta masukan dari TNI-Polri saat sebuah rencana kebijakan dibahas.

“Soal IKN, mestinya sudah ada masukan dari TNI terkait potensi ancaman dan gangguan terhadap lokasi yang dipilih. Apakah keputusannya sesuai dengan masukan atau tidak, tentu menjadi ranah pemerintah untuk memutuskan,” ucapnya.

Lebih lanjut Sukamta menyebut ketegasan Jokowi terkait persoalan kedisiplinan TNI-Polri memang penting. Namun, menurutnya, masyarakat lebih butuh keseriusan Jokowi menangani kelangkaan minyak goreng hingga naiknya harga kedelai dan gas elpiji.

“Serius bicara soal kedisiplinan TNI-Polri itu perlu. Tapi saat ini masyarakat banyak butuh keseriusan Pak Presiden atasi kelangkaan minyak goreng, naiknya harga kedelai dan gas elpiji. Panggil menteri-menteri terkait dan mungkin perlu ditegur dengan nada yang tinggi agar persoalan yang dihadapi rakyat banyak bisa segera teratasi,” ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.