Jakarta –

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puadi membeberkan pelanggaran di sejumlah wilayah selama masa tenang Pemilu 2024. Tercatat ada 70 pelanggaran dari 18 provinsi.

Puadi memberikan dokumen berupa data pelanggaran tersebut. Pelanggaran politik uang sebanyak 36 kasus, dan pelanggaran lainnya 34 kasus.

“Ini hasil rekapan pelanggaran selama masa tenang dari setiap daerah,” ujar Puadi kepada detikcom, Selasa (13/2/2024).

Dari data tersebut terlihat Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah menjadi wilayah paling banyak pelanggarannya. Keduanya tercatat memiliki 11 kasus.

Berikut data lengkapnya:

– Jambi: 2 kasus pelanggaran lain
– Sumatera Utara: 1 kasus politik uang
– Nusa Tenggara Barat: 3 kasus politik uang, 2 pelanggaran lainnya
– Kalimantan Utara: 2 kasus politik uang, 2 pelanggaran lainnya
– Nusa Tenggara Timur: 1 kasus politik uang, 1 pelanggaran lainnya
– Lampung: 4 kasus politik uang, 1 pelanggaran lainnya
– Banten: 4 kasus politik uang, 4 pelanggaran lainnya
– Riau: 1 kasus pelanggaran lainnya
– Sulawesi Tenggara: 2 kasus pelanggaran lainnya
– Bali: 1 kasus pelanggaran lainnya
– Papua Barat: 1 kasus politik uang, 1 pelanggaran lainnya
– Aceh: 4 kasus pelanggaran lainnya
– Sulawesi Tengah: 1 kasus politik uang
– Jawa Barat: 2 kasus politik uang
– Sulawesi Selatan: 5 kasus politik uang, 6 pelanggaran lainnya
– Kalimantan Tengah: 2 kasus politik uang, 1 pelanggaran lainnya
– Kalimantan Timur: 5 kasus politik uang, 1 pelanggaran lainnya
– Jawa Tengah: 5 kasus politik uang, 6 pelanggaran lainnya

(azh/isa)