Jakarta –

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan seiring rencana pemerintah membuka kembali akses wisata mancanegara di Bali pada Juli 2021, maka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bali harus segera dipercepat.

Bamsoet menjelaskan hingga 6 Mei 2021, Pemprov Bali sudah menerima 1,9 juta dosis vaksin, terdiri dari Sinovac dan AstraZeneca. Meski begitu menurutnya jumlah vaksin tersebut masih belum cukup.

“Jumlahnya belum cukup, masih harus ditambah. Karena untuk mencapai herd immunity, Bali harus melakukan vaksinasi terhadap 3 juta jiwa warga, dari total populasi yang mencapai 4 juta jiwa. Sehingga membutuhkan setidaknya 6 juta dosis vaksin,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (16/5/2021).

Pernyataan ini disampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama tokoh dan bendesa Kabupaten Jembrana. Ia mengingatkan selain berbagai persoalan terkait pandemi COVID-19, bangsa Indonesia juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan ancaman kebangsaan, seperti demoralisasi generasi muda bangsa, memudarnya identitas dan karakteristik bangsa, berkembangnya sikap intoleransi dalam kehidupan beragama serta tumbuhnya radikalisme dan terorisme.

“Menjawab berbagai tantangan dan ancaman kebangsaan tersebut, kita perlu menyebarluaskan narasi-narasi kebangsaan, membangun semangat nasionalisme, dan membangun pribadi yang berhati Indonesia serta berjiwa Pancasila,” kata Bamsoet.

Ia menjelaskan meski nilai-nilai global sudah intens masuk ke Bali lewat sektor pariwisata, namun masyarakat Bali masih mempertahankan kearifan lokal yang bersumber dari keluhuran warisan adat budaya Bali. Agar tetap lestari, dibutuhkan keberpihakan dari segenap pemangku kepentingan untuk memberikan proteksi agar nilai-nilai kearifan lokal tak terpinggirkan oleh budaya asing.

“Meskipun sangat heterogen, masyarakat Kabupaten Jembrana yang menganut beragam agama dan aliran kepercayaan dapat hidup berdampingan dengan penuh harmoni. Keharmonisan kehidupan bermasyarakat ini dapat kita rujuk pada filosofi ‘Tri Hita Karana’ atau tiga sumber kebahagiaan. Mengamanatkan pentingnya keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan alam,” lanjutnya.

Menurutnya nilai-nilai kebangsaan dalam spektrum yang luas meliputi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak hanya menjelma menjadi wujud keluhuran tradisi dan adat budaya yang bernilai adiluhur, namun juga tercermin dalam implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

“Kita patut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Jembrana, yang pada tahun 2020 mencatatkan prestasi pada program pemberantasan korupsi terintegrasi, dengan nilai 85%, jauh di atas nilai rata-rata nasional yang hanya 75%,” jelasnya.

Ia menambahkan apresiasi juga perlu diberikan atas tekad Pemkab Jembrana yang telah mengembangkan sarana dan prasarana pendukung yang bisa menunjang geliat perekonomian rakyat. Di antaranya melalui penataan dan pengembangan terminal, angkutan wisatawan, serta pemberdayaan UMKM.

“Pemerintah daerah juga terus melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap warga Jembrana. Antara lain dengan melaksanakan program vaksinasi massal pada 6-7 April yang lalu di Kelurahan Gilimanuk, melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain IBI (Ikatan Bidan Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), puskesmas, dinkes (dinas kesehatan) dan aparat desa. Mengisyaratkan pesan penting, bahwa untuk menghadapi pandemi, kita membutuhkan kebersamaan, gotong royong, dan kerja sama,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut hadir antara lain 64 bendesa, 5 majelis alit, 9 pengurus forum kepala desa, 10 tokoh masyarakat Kaliakah, 9 kepala dinas, serta 5 unsur Forkopimda Kabupaten Jembrana.

(ega/ega)