Antara Perintah Jokowi Tak Boleh Ada Warga Kelaparan dan Fakta di Lapangan

Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) boleh saja memberi perintah tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Bagaimana faktanya di lapangan?

Perintah Presiden Jokowi tidak boleh ada yang kelaparan diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sampai dua kali mengucapkan perintah itu.

“Presiden memerintahkan bantuan beras kepada masyarakat. Ini penting di samping bansos yang sudah dilayani oleh Ibu Menteri Sosial. TNI-Polri bergerak sampai ke kantong kemiskinan yang ada,” kata Luhut dalam konferensi pers di akun YouTube Kemenko Marves, Kamis (15/7/2021).

“Tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Saya ulangi, tidak boleh ada rakyat sampai kelaparan. Itu perintah dan kami laksanakan,” sambung Luhut.

Pemerintah menyiapkan 11 ton beras untuk bantuan sosial (bansos) se-Jawa-Bali selama PPKM darurat. Setiap kepala keluarga akan mendapatkan 10 kilogram (kg) beras. Penyaluran dilakukan secepatnya, paling lambat 11 Juli.

Tentu perintah Presiden Jokowi bertujuan baik. Namun ternyata warga sudah turun ke jalan demi memenuhi urusan perut. Sudah ada warga seperti itu di Jakarta.

Para penyedia jasa servis HP di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur, jadi contohnya. Mereka terpaksa turun ke pinggir jalan untuk menawarkan jasa servisnya.

detikcom meninjau langsung ke lokasi, tepatnya di seberang Halte TransJakarta PGC 1, di Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, pada Rabu (14/7/2021) pukul 12.00 WIB.

Para penyedia jasa servis HP di PGC, Jaktim, sampai turun ke jalan. (Foto: Rifkianto Nugroho)

Sejumlah tukang servis HP tampak mulai turun ke pinggir jalan. Mereka tampak berdiri di pinggir jalan sambil memegang styrofoam putih bertuliskan ‘Service HP Bisa Ditunggu’.

“Mari silakan servis HP, bisa ditunggu, Mas, sebentar,” ujar salah satu tukang servis HP, di lokasi.

PGC memang ditutup sementara selama penerapan PPKM darurat untuk menekan laju penyebaran Corona di DKI Jakarta. Keluh kesah akan PPKM darurat dicurahkan oleh salah seorang tukang servis HP, Teguh (35).

“Ya nyusahinlah. Semua masyarakat juga akui itu. Kita nggak boleh keluar, karena takut mati, di rumah kita nggak makan juga mati. Mendingan kita keluarlah kalau perut udah ngomong mah. Kita juga kan perlu makan. Belum buat bayar kontrakan. Kalau kita tak bayar kita diusir, sama aja gelandang banyak,” sesal Teguh.

Berbagai cara pun dilakukan oleh pengusaha, seperti yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jalan Jati Baru X, Jakarta Pusat. Pedagang di sana nekat tetap membuka kiosnya meski dilarang.

Baca di halaman berikutnya:

Terima kasih telah membaca artikel

Antara Perintah Jokowi Tak Boleh Ada Warga Kelaparan dan Fakta di Lapangan