Pekanbaru –

Anggota Fraksi Golkar DPRD Riau, Karmila Sari, menilai sah-sah saja mantan Gubernur Riau Annas Maamun menggaungkan Riau Pesisir. Namun, katanya, Riau Pesisir adalah wacana lawas.

“Memang pada tahun 2015 disampaikan di sidang paripurna dewan untuk pembentukan provinsi baru dan daerah pemekaran kabupaten dan kota. Sudah lama sekali. Setelah itu tidak pernah ada pembahasan lebih lanjut,” kata Karmila Sari kepada wartawan, Rabu (7/10/2020).

Karmila menilai wacana Riau Pesisir yang disampaikan Annas hanya pendapat pribadi. Dia mengatakan harus ada kajian soal perlu tidaknya pemekaran Riau saat ini.

“Ya memang kalau pemekaran provinsi membuka lapangan pekerjaan baru seperti yang disampaikan Pak Annas. Ide-ide itu sah-sah saja. Tentunya harus ada kajian lagi dengan kondisi yang terbaru ini (saat ini),” kata Karmila.

Dia memilih memperjuangkan peningkatan bagi hasil dari keberadaan perkebunan sawit antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, hal sedang diperjuangkan bersama 20 daerah lain.

“Kita saat ini lagi berjuang bersama dengan 20 provinsi lainnya selaku daerah penghasil sawit. Selama ini pembagian hasil sawit dari pemerintah pusat sangat kecil sekali. Ini yang lagi kita perjuangkan bersama dengan provinsi lainnya, agar dana tersebut bisa dimanfaatkan di daerah,” kata Karmila.

Selain itu, dia mengatakan kondisi di Riau dulu dan sekarang sudah berbeda. Infrastruktur yang menghubungkan berbagai daerah di Riau sudah lebih baik.

“Dulu kalau Pekanbaru ke Dumai sebagai kawasan industri harus memakan waktu tempuh sampai 5 jam. Sekarang dengan sudah adanya jalan tol, hanya membutuhkan waktu satu setengah jam. Ini membuktikan bahwa kondisi Riau saat ini infrastrukturnya jauh lebih baik lagi,” kata Karmila yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau ini.