Jakarta –

Anggota DPRD DKI Jakarta memberikan beberapa masukan kepada Pemprov DKI untuk melakukan pengendalian pemudik yang kembali ke Ibu Kota. Pemprov DKI diminta melakukan screening dan isolasi yang ketat kepada pemudik.

“Sudah paling pasti ya screening masuk diperketat. Bukan sekedar surat tapi test secara fisik di tempat,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Maulinani kepada wartawan, Senin (17/5/2021).

Selain itu pintu masuk Jakarta, Rani juga mendorong agar pihak RT/RW melakukan pendataan kepada pemudik yang balik ke Jakarta. Sehingga bisa dilakukan tes dan isolasi bila ditemukan reaktif atau positif Corona.

“Lebih bagus lagi sinergi seimbang antara test di pintu masuk plus hasil pendataan dari pejabat terdekat dengan masyarakat yaitu RT/RW. Jadi bisa langsung singkron terus kalau ada temuan hasil test reactive bisa langsung diketahui perangkat RT/RW tersebut,” kata dia.

Rani meminta agar Pemprov DKI dan jajarannya cepat tanggap dalam menangani pemudik yang kembali. Hal itu guna mencegah penularan virus Corona.

“Kalau enggak cepat tanggap, sigap dan tepat sasaran mah sama aja bohong. Ibaratnya keburu virusnya nyebar ke mana-mana,” jelas dia.

“Emang sih banyak dari masyarakat kita yang bandel tapi Pemprov enggak bisa juga nyerah gitu aja menghadapinya. Harus ada ide-ide dan solusi-solusi yang lebih visioner menghadapi perilaku masyarakat yang terkadang menganggap aturan hanya bercanda,” lanjutnya.

PDIP Minta Pengawasan Ditingkatkan

Fraksi PDIP DKI Jakarta juga menekankan harus ada pengawasan ketat kepada pemudik yang masuk ke Jakarta. Dia menekankan agar pengawasan di tingkat RT/RW dilakukan secara disiplin.

“Yang pasti adalah soal pengawasan kita terhadap orang-orang luar Jakarta itu harus dilakukan secara ketat agar penyebaran pasca Idul Fitri ini tidak masalah,” kata Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono saat dihubungi terpisah.

“Maka soal pengawasan jadi hal yang penting. Dari mana unsur pengawasan itu? Jadi Pemprov harus membagi, mengatur itu. Kan kita punya perangkat sampai lurah, RT/RW sebagai perpanjangtanganan Pemprov. Itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan monitoring kepada warga masyarakat yang keluar Jakarta,” lanjutnya.