Jakarta –

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengkritik keras keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk cawe-cawe atau ikut campur dalam Pilpres 2024. Partai Amanat Nasional (PAN) tak merasa Jokowi mengintervensi partai politik (parpol) terkait hal tersebut.

“Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa konteks ikut cawe-cawe itu dalam koridor yuridis konstitusional yaitu berada di jalur lurus yang harus taat konstitusi, aturan dan Undang-undang serta tidak mengotori demokrasi. PAN merasa tidak ada usaha dari presiden untuk melakukan intervensi, penekanan maupun pemaksaan kepada partai politik dalam menentukan paslon di pilpres. PAN dan partai politik yang lolos parliamentary threshold 4 persen di DPR RI bebas dan mandiri menentukan pasangan calonnya di pilpres 2024,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi saat dihubungi, Jumat (2/6/2023).

Viva menuturkan tidak ada parpol yang ditekan mengikuti kemauan Jokowi menentukan pasangan calon pilpres mendatang. Viva kemudian mempertanyakan parpol apa yang merasa ditekan Jokowi.

“Tidak ada partai politik yang diintervensi atau ditekan untuk mengikuti kemauan presiden dalam menentukan paslon di pilpres 2024. Jika ada rumor partai yang ditekan-tekan, partai apa ya?” ujarnya.

“Kalau partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold atau partai politik baru ada yang mengaku-aku ditekan oleh presiden Jokowi, kata Asmuni Srimulat itu namanya hil yang mustahal alias hal yang mustahil,” lanjutnya.

Viva menyampaikan parpol hingga kepala negara tidak bisa bertindak bebas sebab banyak publik yang mengawasi. Dia yakin publik melakukan kontrol dan kritik melalui media sosial.

“Siapapun sekarang ini, termasuk partai politik, lembaga negara, dan presiden tidak bisa lagi bebas dari mata dan penglihatan rakyat. Pasti akan dikontrol dan dikritik oleh publik, baik melalui media massa, media elektronik, dan media sosial. Kondisi ini sangat baik sebagai energi untuk memperkuat pelembagaan demokrasi dan menambah fungsi civil society untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap negara,” jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintahan Jokowi memegang teguh prinsip politik bebas aktif. Prinsip itu kata Viva, bebas menentukan sikap.

“PAN menilai bahwa pemerintahan Presiden Jokowi masih berpegang teguh pada kebijakan politik bebas aktif yang sesuai dengan landasan hukum di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Pengertian politik ‘bebas aktif’ adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia,” imbuhnya.