Jakarta –

Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan insentif tenaga media yang bertugas di RSKI Pulau Galang belum semuanya cair. Dia mengatakan belum cair nya dana tersebut lantaran terkendala masalah administrasi.

“Intensif tenaga medis di RSKI, itu belum semua juga karena ternyata kan perlu administrasi. Begini, harus dicatat dokter di mana, mulai menangani pasien kapan, pasiennya siapa, sehingga ada kejelasan. Nah itu ternyata perlu administrasi,” kata Mahfud saat konferensi pers melalui zoom, Sabtu (8/8/2020).

“Rumah sakit yang melaporkan, rumah sakit mana, lalu kemudian pasiennya berapa, izin praktiknya sebagai dokter, atau kompetensinya sebagai dokter apa, itu harus lengkap karena ini kan uang negara,” sambungnya.

Mahfud menjelaskan, apabila data administrasi tidak lengkap dan insentif diberikan kepada sembarang orang, maka berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain terkendala administrasi, dikatakan Mahfud kendala lainnya juga yakni soal birokrasi yang berbelitbelit harus melalui beberapa tahapan, sehingga proses semakin lamban.

“Karena kalau tidak, sembarang orang diberi maka bisa menjadi temuan BPK. Ini salah. Ini keliru menyalurkan dan sebagainya. Sehingga itu agak lambat. Karena itu agak lambat, dan birokrasinya harus melalui rumah sakit, kemarin rapat minggu lalu kemudian dicari jalan, begini sajalah, untuk dokter itu dipercepat penyaluran uangnya itu disalurkan langsung ke rekenng masing-masing,” jelasnya.

(aik/aik)