Jakarta –

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) prihatin atas ulah Sekretaris Satpol PP Gowa Mardani Hamdan memukul pasangan suami-istri (pasutri) saat razia PPKM. Kemen PPPA menegaskan aturan mesti ditegakkan tapi tidak lewat kekerasan.

“Kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa sebuah keluarga di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Kita semua setuju jika aturan harus ditegakkan sebagaimana mestinya, tetapi jangan ada kekerasan dalam penerapannya. Selama ini kita terus berjuang untuk tidak melanjutkan budaya kekerasan di semua lingkup masyarakat hingga lingkup terkecil yaitu keluarga. Dalam kelompok masyarakat, perempuan dan anak adalah kelompok rentan sehingga kita semua wajib melindungi dan menghindarkan mereka menjadi korban kekerasan,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ratna Susianawati, dalam keterangan tertulis, Jumat (16/7/2021).

Ratna mengatakan pihaknya memahami tugas berat tim gabungan saat pelaksanaan PPKM di daerah. Namun dia mengingatkan semua pihak untuk lebih mengedepankan dialog.

“Kami mengajak masyarakat mentaati PPKM untuk membantu bangsa ini keluar dari pandemi. Pemerintah telah menetapkan sektor kritikal, esensial dan non-esensial dan setiap pemerintah daerah juga mengeluarkan surat edaran bupati/wali kota terkait jam operasional atau batas waktu buka-tutup sektor usaha. Hendaknya hal ini dipatuhi bersama-sama karena kebijakan ini ditujukan untuk menekan potensi penyebaran COVID-19,” ujar Ratna.

“Mari kita sebagai masyarakat membantu pemerintah dengan cara patuh pada aturan. Dan untuk tim gabungan termasuk Satpol PP, pada saat menemui pelanggaran, kami mohon agar dapat mengedepankan dialog, edukasi dan mencegah terjadinya aksi kekerasan karena kekerasan bukan jalan keluar saat penindakan PPKM Darurat. Kami berharap masalah di Gowa dapat diselesaikan dengan baik,” sambung Ratna.

Selain itu, Ratna juga mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mewujudkan kondisi ‘islands of non-violence’.

“Kami mengajak masyarakat menciptakan kondisi ‘islands of non-violence’ atau kondisi di mana kita semua semaksimal mungkin mencegah terjadinya kekerasan di sekeliling kita agar terwujud komunitas zero kekerasan. Dialog persuasif terhadap masyarakat dalam penegakan operasi PPKM Darurat lebih diutamakan,” ujar Ratna.

Sebelumnya, Bupati Gowa Adnan Puchrita Ichsan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas insiden kekerasan yang dilakukan oleh bawahannya. Adnan meminta maaf secara terbuka, baik atas nama Pemkab Gowa maupun atas nama pribadi.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena ini sudah mengganggu kenyamanan kita,” ucap Adnan, Kamis (15/7) malam.

Adnan juga marah besar kepada Sekretaris Satpol PP Gowa Mardani Hamdan. Adnan meminta Mardani mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Tadi malam saya langsung telepon. Begitu saya dapat laporan dan videonya (viral), saya langsung telepon yang bersangkutan,” ujar Adnan.

Saat berbicara di telepon, kata Adnan, sang bawahan disebutnya mengakui razia PPKM di rumah warga diwarnai aksi kekerasan alias pemukulan kepada pasutri. Mendengar pengakuan langsung dari Mardani, Adnan lantas meminta sang bawahan bertanggung jawab atas insiden tersebut.

“Jadi saya sampaikan kau telah berbuat kau sebagai orang Gowa harus berani bertanggung jawab. Dan dia katakan saya siap bertanggung jawab,” katanya.

(knv/dnu)