Padang –

Bupati Agam Indra Catri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan perbuatan tidak menyenangkan. Partai Gerindra mengkritik.

Gerindra mencium aroma politik di balik penetapan tersangka terhadap Indra Catri. Gerindra menyoroti penetapan status tersangka menjelang gelaran Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Pilgub Sumbar) 2020.

“Kami sudah mengetahui penetapan status sebagai tersangka itu dan kami sangat keberatan, karena status tersebut bisa mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, kepada wartawan, Selasa (11/8/2020).

Diketahui Indra Catri sudah ditetapkan sebagai calon wakil gubernur Sumbar yang dipasangkan dengan Nasrul Abit. Pada Pilgub Sumbar, Gerindra mengusung Nasrul Abit-Indra Catri.

Andre menilai ada kesan permainan politik. Doa menyoroti pihak terkait kasus tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Mulyadi. Mulyadi juga akan maju ke Pilgub Sumbar sebagai bakal calon gubernur.

Gerindra menyampaikan kritik atas penetapan status tersangka Indra Catri dengan menyurati Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

“Hari ini, DPP Partai Gerindra sudah berkirim surat kepada Kapolri c/q Kabareskrim, di mana partai Gerindra menyatakan keberatan terhadap status tersangka yang ditetapkan kepada Indra Catri, karena Gerindra sudah secara resmi mengusung Indra Catri sebagai bakal calon, berpasangan dengan Nasrul Abit,” jelas Andre.

“Kami minta institusi Polri tidak terlibat politik praktis dan netral serta menjaga pesta demokrasi ini, yang prosesnya sedang berlangsung,” tuturnya.

Terkait kritik ini, Polda Sumbar menegaskan penetapan itu murni karena masalah pidana. Polda Sumbar menjelaskan penetapan Indra Catri sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus.

“Itu pidana murnilah, tidak ada unsur politiknya, itu saja,” kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu saat dihubungi, Rabu (12/8).