Naypyidaw –

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) bertemu dengan kepala junta militer Myanmar pada Kamis waktu setempat. ICRC menyerukan peningkatan akses kemanusiaan di negara yang dilanda kudeta itu diperluas.

Dilansir AFP, Jumat (4/6/2021) Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam kudeta 1 Februari.

Menurut kelompok pemantau lokal tindakan keras brutal terhadap perbedaan pendapat oleh junta telah menewaskan lebih dari 800 orang.

Pada pertemuan dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing, presiden ICRC Peter Maurer meminta “akses kemanusiaan yang lebih luas” ke beberapa negara perbatasan yang mengalami peningkatan pertempuran antara kelompok etnis bersenjata dan militer Myanmar sejak kudeta.

Dia juga meminta badan amal itu diizinkan untuk melanjutkan “kunjungan dan kegiatan kemanusiaan” di penjara-penjara Myanmar yang telah ditunda karena pandemi virus corona.

Pemimpin junta itu “tidak berkomitmen” tetapi tidak menolak permintaan Maurer. Hal itu dilaporkan surat kabar Nikkei Jepang yang mengutip orang-orang yang mengetahui pertemuan itu.

Pernyataan dari ICRC itu tidak mengatakan di mana pertemuan berlangsung.

Perekonomian nasional dan sistem perbankan Myanmar telah lumpuh sejak perebutan kekuasaan oleh militer.

Mata pencaharian telah hilang setelah pemogokan dan penutupan pabrik. Harga bahan bakar juga melonjak dan mereka yang cukup beruntung memiliki tabungan bank menghadapi antrean sepanjang hari untuk menarik uang tunai mereka.

Program Pangan Dunia memperkirakan bahwa dalam enam bulan ke depan, sebanyak 3,4 juta orang lagi akan kelaparan di Myanmar, dan mereka siap untuk melipatgandakan bantuan pangan daruratnya.

(lir/lir)