Jakarta –

Meski Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menyatakan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 tidak naik, namun sejumlah gubernur tetap menaikkan UMP untuk 2021. Para gubernur itu terlihat sedang berkompetisi di sirkuit menuju Pilpres 2024.

“Ada faktor kompetisi di sini. Ini memberi pengaruh soal bagaimana para gubernur ini bersikap mengambil kebijakan,” kata peneliti dari The Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, kepada detikcom, Selasa (3/11/2020).

Gubernur yang tetap ingin menaikkan UMP 2021 di daerahnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

“Kalau ada gubernur di satu daerah tetap menaikkan UMP, maka gubernur di daerah lain juga terdorong untuk melakukan kebijakan populer yang sama,” kata Arya soal suasana ‘kompetisi UMP’ saat ini.

Dia menilai faktor ekonomi-politik lokal juga berpengaruh terhadap sikap gubernur untuk menaikkan UMP. Pertama, gubernur bisa jadi khawatir dengan adanya demonstrasi buruh bila UMP tidak dinaikkan, karena demonstrasi bisa memengaruhi stabilitas politik daerah.

Selanjutnya, para gubernur dinilai menghindari kebijakan kurang populer: