Jakarta –

KPK hingga kini belum juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait dugaan korupsi Bank BJB. Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM meminta pemeriksaan RK diutamakan agar perkaranya jelas.

“Menurut saya KPK seharusnya justru perlu memprioritaskan pemeriksaan terhadap RK dengan cara dipanggil, agar publik agar tidak bertanya-tanya,” kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Dia menambahkan, KPK telah melakukan sejumlah upaya penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB ini. Menurutnya, perlu ada penjelasan agar ada kejelasan perkara tersebut.

<!– SCRIPT REFRESH SLOT PARALLAX DETAIL SAAT VIEWPORT

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () {
var adSlot_pd = document.getElementById(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’);
var refreshInterval_pd; function refreshAd_pd() {
googletag.cmd.push(function () {
googletag.pubads().refresh([gpt_parallax]);
console.log(‘Slot Parallax Detail refreshed at ‘ + new Date().toLocaleTimeString());
});
} var observer_pd = new IntersectionObserver(function (entries) {
entries.forEach(function (entry) {
if (entry.isIntersecting) {
if (!refreshInterval_pd) {
refreshAd_pd(); // Refresh saat pertama kali terlihat
refreshInterval_pd = setInterval(refreshAd_pd, 30000); // Refresh setiap 30 detik
}
} else {
if (refreshInterval_pd) {
clearInterval(refreshInterval_pd);
refreshInterval_pd = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.5 }); // Aktif saat 50% iklan terlihat di layar if (adSlot_pd) {
observer_pd.observe(adSlot_pd);
googletag.cmd.push(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’); });
}
});
–>

“Jadi RK ini kan tokoh politik, mantan gubernur, jadi wajar jika masyarakat bertanya-tanya kok KPK sepertinya lama dalam memanggil RK, padahal sudah menggeledah rumahnya, sita motor yang diduga terkait kasus,” ucapnya.

Zaenur menyebut penyidik tentu harus segera mengungkap apakah ada peran RK dalam perkara korupsi tersebut. Apalagi, katanya, KPK sudah menyatakan bahwa RK menjabat sebagai komisaris di Bank BJB kala itu.

“Dan juga agar informasi yang dibutuhkan penyidik itu bisa segera dilengkapi apa keterkaitan motor itu dengan BJB, apakah motor itu satu pemberian gratifikasi dan seterusnya, apa peran RK di dalam korupsi di korupsi BJB, ada perannya atau tidak,” ujarnya.

“Kan RK adalah seorang gubernur Jawa Barat saat itu ketika korupsi terjadi RK juga sebagai komisaris, sehingga tentu informasi terkait dengan peran RK perlu didalami dengan cara pemanggilan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga meminta KPK agar terus tranparan kepada masyarakat dalam semua perkara. Dia meminta KPK mengusut aliran-aliran dana dalam korupsi ini.

“Kan KPK bilang korupsi BJB ini ukuran bank daerah sangat besar, ratusan miliar, dan itu digunakan untuk dana taktis, dana non budgeter, itu sepertinya uang itu tidak semuanya digunakan oleh direksi, oleh para tersangka, kan jadi pertanyaan publik,” katanya.

Dia mengatakan KPK perlu transparan menyampaikan kepada publik mengenai penanganan perkara, termasuk terkait informasi pemeriksaan yang dilakukan.

“Itu dana hasil korupsi digunakan untuk apa saja, dialirkan ke mana saja, karena sampai sekarang KPK belum menjelaskan itu karena memang materi perkara,” tambahnya.

KPK Berencana Panggil RK

Sebelumnya, KPK berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) setelah diduga terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pemanggilan RK merupakan kewenangan penyidik.

“Tanggal (pemanggilan) belum. Kalau soal pemanggilan, saya menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada penyidik,” kata Setyo di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/4).

Setyo menjelaskan penyidiklah yang paling memahami prioritas perkara. Namun dia memastikan proses klarifikasi atau pemanggilan terhadap RK dilakukan pihak penyidik.

“Ya karena kan dari suatu perkara itu pasti kan ada mana yang harus diprioritaskan, mana yang ada kemudian ini bisa dikesampingkan, gitu ya. Itu pertimbangan-pertimbangan penyidik itu ya menjadi ranahnya penyidik, terutama direktur penyidikan dan para kasatgas,” ungkap Setyo.

“Tapi pastinya ya kan dilakukan karena konteksnya sudah dilakukan penggeledahan maka harus dipertanggungjawabkan dengan pelaksanaan klarifikasi gitu,” pungkasnya.

(azh/jbr)