Jakarta –

Hingga Februari 2025, sudah ada sekitar 18 ribu lebih pekerja di Indonesia yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Anggota DPR mengusulkan adanya peta mitigasi kluster industri.

“Saya sudah pernah mengusulkan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk membuat peta mitigasi kluster industri yang ada di tanah air kita,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin lewat pesan suara kepada detikcom, Minggu (6/4/2025).

Dengan begitu, akan terlihat perusahaan mana saja yang keuangannya dalam kategori sangat sehat, sehat, dan tidak sehat. Di sini lah akan terlihat perusahaan rawan terjadi PHK.

<!– SCRIPT REFRESH SLOT PARALLAX DETAIL SAAT VIEWPORT

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () {
var adSlot_pd = document.getElementById(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’);
var refreshInterval_pd; function refreshAd_pd() {
googletag.cmd.push(function () {
googletag.pubads().refresh([gpt_parallax]);
console.log(‘Slot Parallax Detail refreshed at ‘ + new Date().toLocaleTimeString());
});
} var observer_pd = new IntersectionObserver(function (entries) {
entries.forEach(function (entry) {
if (entry.isIntersecting) {
if (!refreshInterval_pd) {
refreshAd_pd(); // Refresh saat pertama kali terlihat
refreshInterval_pd = setInterval(refreshAd_pd, 30000); // Refresh setiap 30 detik
}
} else {
if (refreshInterval_pd) {
clearInterval(refreshInterval_pd);
refreshInterval_pd = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.5 }); // Aktif saat 50% iklan terlihat di layar if (adSlot_pd) {
observer_pd.observe(adSlot_pd);
googletag.cmd.push(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-1572507980488-0’); });
}
});
–>

Sehingga, lanjut Zainul, pemerintah bisa merumuskan intervensi apa yang bisa dilakukan. Semisal, keringanan pajak atau pembayaran biaya operasional bagi perusahaan dengan kategori keuangan tidak sehat.

“Di tengah situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu ini, yang sedang dinamis sekali ini, maka pendekatan pemerintah menurut saya tidak bisa lagi hanya satu perspektif, kerja tetap, nggak bisa lagi,” sambungnya.

Menurutnya, pemerintah tidak mungkin memaksa perusahaan tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya. Apalagi dinamika dunia usaha secara global tantangannya cukup berat.

“Pendekatan yang diambil oleh pemerintah mestinya adalah pendekatannya tetap kerja, bukan kerja tetap. Kalau kerja tetap itu kita memaksa perusahaan jangan sampai terjadi PHK. Nah itu tidak mungkin,” ujar Zainul.

“Tapi kalau pendekatan kita adalah tetap bekerja, maka mau dia terjadi PHK kapanpun oleh perusahaan manapun, pemerintah sudah menyiapkan skema bersamaan dengan sektor swasta bahwa Anda di-PHK hari ini, tapi 2-3 hari atau 1 bulan ke depan Anda sudah kerja lagi walaupun mungkin di perusahaan lain.,” tutur Zainul.

Sebelumnya diberitakan, total sudah ada 18.610 orang tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya selama dua bulan pertama 2025. Ada tambahan sekitar 15.285 orang bila dibandingkan dengan data PHK Januari 2025 yang tercatat sebanyak 3.325 orang saja.

Artinya, nyaris lima kali lipat jumlah pekerja yang kena PHK hanya dalam satu bulan saja. Dari akumulasi jumlah pekerja yang terkena PHK, lebih dari setengahnya ada di Jawa Tengah.

“Pada periode Januari sampai dengan Februari tahun 2025 terdapat 18.610 orang tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kementerian Ketenagakerjaan dalam ikhtisar data di situs Satu Data Kemnaker, Minggu (6/4/2025).

(isa/dhn)