Bandung –

Program pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui televisi satelit Bandung 132 menuai kritik. Televisi satelit ini tidak bisa menjadi satu-satunya media untuk siswa belajar. Sebab pembelajaran lewat televisi ini tidak ada interaksi antara siswa dan guru.

“Kita apresiasi, dalam pengertian mungkin Kota Bandung punya inisiatif, punya inovasi untuk membantu anak-anak dan guru dalam proses pembelajaran,” kata Pengamat Kebijakan Publik dan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan via sambungan telepon, Jumat (23/10/2020).

Namun yang harus diperhatikan adalah apakah PJJ selama ini sudah dievaluasi atau belum. Apa kelemahan dan apa yang sudah dilakukan. Menurut Cecep, program tv satelit ini diluncurkan harus sejalan dengan hasil evaluasi.

“Misalnya kalau ditemukan masalahnya menyangkut soal jaringan, susi=ah akses kuota internet sehingga harus ada televisi it’s oke. Tapi pertanyaan kita, apakan seluruh jejaring sudah tercover apa tidak. Terus, jangan sampai ada tv ini sifatnya (satu rujukan), harus jadi komplementer, harus saling melengkapi bukan berarti PJJ berbasis internet bukan harus dihilangkan, tapi harus bersinergi sehingga berbagai media bisa dilakukan,” ungkapnya.

Cecep juga beranggapan, tv satelit ini bukan satu-satunya solusi untuk PJJ siswa di Kota Bandung. Karena keberadaan tv satelit ini harus bersinergi dengan media PJJ yang selama ini sudah digunakan.

“Jadi gini, saya katakan bahwa tv satelit itu jangan dianggap satu-satunya media PJJ, harus bersifat saling komplementer, saling melengkapi, jadi yang berbasis internet dan lain termasuk melalui daring berjalan saja seperti biasa, keculai jika yang lain tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Menurutnya, jika media PJJ yang sebelumnya digunakan sudah efektif ya berjalan saja, jangan sampai ditinggalkan karena itu menjadi pelengkap.

“Tapi kalau yang lain efektif ya berjalan saja, awali dulu dengan studi pendahuluan, apa studi pendahuluan itu, evaluasi namanya, evaluasi kebijakan dimana kelemahannya, jangan-jangan bukan disitu kelemahannya,” tuturnya.

Selain itu, Cecep juga mengatakan program ini harus diterima secara merata oleh seluruh siswa di Kota Bandung, jika Pemkot Bandung benar-benar ingin mengatasi masalah kuota yang selama ini menjadi keluhan orang tua siswa.

“Maksud saya gini, kalau menghindar kuota silahkan saja asal semua bisa mengaksesnya. Tapi tetap menurut saya tidak boleh menutup akses lain, bahwa itu akases utama melalui tv satelit, gak masalah hanya tidak boleh ditutupi, kalau dibatasi enggak masalah,” paparnya.

Cecep menambahkan, tv satelit ini juga masih memiliki kelemahan karena tidak bisa berinteraksi langsung anatara guru dan siswa.

“Cuman harus tahu, tv ini ada kelemahannya, beda kalau lewat zooom orang bisa dialog, emang televisi bisa dialog gitu,” katanya.

Pendapat yang sama dikatakan Koordinator Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung Iwan Hermawan. “Kalau saya lihat ada positif negatif, itu sebetulnya satu arah,” katanya.

Namun dia mengakui program itu sangat membantu siswa yang berasal dari kalangan tidak mampu karena tinggal melihat dari televisi. Sayangnya, tayangannya tidak dapat diulang, sehingga ujung-ujungnya siswa harus buka lagi handphone.

“Negatifnya, itu satu arah tidak ada interaksi antara murid dan guru, akhirnya kembali lagi ditindaklanjuti melalui WhatsApp dan kembali lagi ke kuota,” ungkapnya.

Menurutnya, tv satelit ini seperti tv streaming SMA 9 Kota Bandung. “Seperti tv streaming SMA 9, kelebihan tv streaming SMA 9 di YouTube sehingga bisa berulang-ulang ditonton, kalau tidak keburu bisa diulang,” jelasnya.

“Ini enggak, kalau enggak keburu, telat enggak bisa nonton lagi dan itu juga kelemahan,” tambahnya.

Meski program ini tidak menggunakan APBD dan berasal dari bantuan CSR. Disdik Kota Bandung bertanggungjawab membuat konten.

“Kontennya harus bagus, ke depan supaya ini tidak sia-sia harus dilihat berulang-ulang juga, setiap konten juga bisa di link kan ke YouTube,” pungkasnya.

(wip/ern)