Jakarta –

Tiang monorel menembus era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso hingga Anies Baswedan. Tiang itu kini dituntut untuk dicabut. Begini kata para gubernur Jakarta soal tiang monorel mangkrak.

Berdasarkan catatan pemberitaan detikcom sampai Kamis (22/10/2020), proyek monorel ini dimulai sejak era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso alias Bang Yos. Pembangunan pertamanya diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 14 Juni 2004.

Kini proyek monorel mangkrak, tiang-tiang monorel masih berdiri begitu saja. Berikut adalah kata para gubernur Jakarta dari dulu hingga sekarang:

1. Sutiyoso (1997-2007): Kecewa

Proyek sudah dimulai sejak 2004, namun pada 2006 proyek sudah mulai terlunta-lunta. Bang Yos kecewa.

“Kalau bertele-tele, mungkin tidak bisa. Kalau keadaan begini ya tentu tertunda. Aku tentu kecewa,” kata dia di Balai Kota, 3 Agustus 2006 silam.

Sutiyoso beranggapan itu bukan proyek Pemprov DKI, namun proyek konsorsium dan swasta yakni PT Jakarta Monorail (PT JM). Sutiyoso menolak mengeluarkan jaminan risiko pembangunan monrel yang disyaratkan Departemen Keuangan kala itu.

2. Fauzi Bowo (2007-2012): Ini bukan proyek DKI

Fauzi Bowo alias Foke menyatakan proyek monorel bukan kepunyaan Pemprov DKI. Proyek ini adalah proyek PT JM. Pemprov DKI cuma memberikan izin rute saja.

“Soal monorel, proyek ini bukan DKI, tapi punya PT Jakarta Monorail. Pemegang sahamnya saya nggak tahu. Jadi Pemprov hanya memberikan alignment, rutenya di mana. Selebihnya jadi tanggung jawab pengembang (Jakarta Monorail), yaitu membangun, mengoperasikan, dan mencarikan pembiayaan,” tutur pria yang akrab disapa Foke di kantor detikcom, Jakarta, 6 September 2012.

Pihak PT JM minta ganti biaya investasi Rp 600 miliar, namun Foke menolak. Saat itu, Pemprov DKI hanya akan membayar sesuai rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Dengan adanya penghentian perjanjian ini memang ada permintaan pergantian dana investasi yang diminta perusahaan itu sebesar Rp 600 miliar dan tidak bisa kita penuhi. Maka itu kita berpulang kepada rekomendasi BPKB yang terakhir, saya berpegangan pada rekomendasi BPKP maksimal setinggi-tingginya Rp 204 miliar. Dari segi Pemprov DKI berusaha untuk mengupayakan seefisien mungkin untuk kebutuhan transportasi bagi warga Jakarta,” kata Foke, 19 September 2011.

Fauzi Bowo (Rengga Sancaya/detikcom)