Jakarta –

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mendatangi KPK. Hadi datang bersama istrinya dan sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan pihaknya menggelar pertemuan dengan jajaran Kementerian ATR/BPN terkait program antikorupsi. Program ini melibatkan pasangan para penyelenggara negara.

“Program ini ada tiga tahap. Tahap pertama adalah hari ini mengundang Pak Menteri, Pak Wamen, seluruh jajaran eselon I di Kementerian ATR/BPN beserta pasangan untuk hadir di sini. Kegiatannya yaitu executive briefing,” kata Wawan di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023).

Wawan mengatakan para eselon 1 dan pasangannya akan mengikuti diklat pembangunan integritas. Dalam tahap terakhir, para eselon I di Kementerian ATR/BPN ini akan mengikuti sertifikasi pelatihan pembangunan integritas penyelenggara negara.

Menurut Wawan, pihaknya memang melibatkan pasangan para penyelenggara negara dalam pendidikan antikorupsi. Dia mengatakan hal itu merupakan respons atas sejumlah kasus korupsi yang juga melibatkan pasangan pejabat.

“Ini adalah upaya yang dilakukan oleh KPK melalui pendidikan tentunya bagaimana meningkatkan, menguatkan integritas para penyelenggara negara ini, plus pasangannya. Karena kita tau beberapa kasus yang ditangani oleh KPK ternyata juga melibatkan pasangan-pasangan dari para penyelenggara negara ini,” tutur Wawan.

Menteri Hadi mengatakan pendidikan antikorupsi dari KPK sangat penting bagi pejabat Kementerian ATR/BPN beserta pasangan. Dia menilai pelatihan tersebut menjadi bekal para pejabat ATR/BPN dalam bertugas.

“Pembekalan ini sangat penting untuk memitigasi niat-niat yang kurang baik, terutama adalah di lingkungan keluarga sendiri. Oleh sebab itu kehadiran bapak dan ibu, bapak dan istrinya di sini, sangat memberikan satu masukan dan gambaran, sehingga kita semua khususnya di kementerian memiliki komitmen untuk mencegah perilaku-perilaku yang kurang baik,” tutur Hadi.

Hadi mengatakan Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan sistem mencegah korupsi. Namun, kebijakan itu juga harus juga didukung integritas sumber daya manusia.

“Dengan sistem apapun yang sekarang dibangun oleh ATR/BPN, dengan digitalisasi dengan sistem elektronik, tapi kalau sumber daya manusianya tidak disiapkan maka perilaku-perilaku koruptif pasti akan dilakukan akan karena banyak jalan,” ucap Hadi.

(ygs/haf)