Jakarta –

Menko Polhukam Mahfud Md menyanjung Diplomat Indonesia, Silvany Austin Pasaribu yang berhasil membungkam Vanuatu soal isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Mahfud menilai tuduhan negara kepulauan di Samudra Pasifik itu mengada-ada.

“Saya ingin katakan, kita semua bangga punya diplomat seperti Silvany itu. Tentu bukan kerja sendiri, tapi kerja kolektif diplomatik kita di PBB sana. Di New York, sehingga kemudian diwakili oleh Silvany,” kata Mahfud kepada wartawan dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/10/2020).

Mahfud menjelaskan serangan kepada Indonesia terkait isu pelanggaran HAM di Papua sudah disuarakan oleh beberapa negara saat sidang umum PBB tahun 2016. Namun serangan itu tiap tahun berkurang hingga tersisa Vanuatu pada 2020.

“Sejak tahun 2016 sampai sekarang, gugatan-gugatan, tentang hubungan Indonesia dan Papua. Tentang sikap Indonesia terhadap rakyat Papua, itu sejak 2016 hingga sekarang berkurang terus, sekarang tinggal Vanuatu. Dulu ada tujuh tahun 2016, sesudah itu turun jadi enam, sesudah itu turun menjadi empat. Lalu terakhir sekarang kemarin menjadi tiga lalu sekarang tinggal satu, Vanuatu,” katanya.

Mahfud kemudian mengapresiasi diplomat muda Indonesia itu. Mahfud menyebut tuduhan Vanuatu mengada-ada.

“Oleh sebab itu, tentu kita lebih banyak yang bangga. Yang menyatakan resisten, Indonesia resisten terhadap penegakan HAM karena bagi Indonesia Vanuatu itu mengada-ada,” katanya.

“Dia itu kan bukan orang Papua. Vanuatu bukan rakyat, tidak mewakili rakyat Papua karena Papua adalah Indonesia. Indonesia adalah Papua, itu aja,” jelasnya.

Mahfud menegaskan, jika pun ada kelompok yang menentang atau resisten terhadap HAM rakyat Papua, mereka adalah kelompok separatis. Mahfud juga mempersilakan kelompok tersebut melakukan penyelidikan.

“Bahwa ada yang resisten ya kelompok-kelompok separatis HAM. Silakan, di sana apa namanya lakukan perlindungan HAM, lakukan penyelidikan-penyelidikan nanti kita gunakan lalu ambil keputusan atau sikap sebagai sebuah negara, institusi,” katanya.

Mahfud mengatakan, jika ada pelanggaran HAM di Papua, tentu pemerintah akan melakukan penyelidikan. Dia menegaskan HAM adalah hal paling utama semenjak reformasi.