Jakarta –

Ketua KPU Hasyim Asy’ari melempar candaan saat Partai Buruh datang untuk mendaftar peserta pemilu 2024. Hasyim mengatakan para buruh lebih diuntungkan dibanding anggota KPU yang tidak bisa menuntut uang kehormatan naik.

Hasyim menyebut buruh lebih diuntungkan karena masih bisa menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara anggota KPU yang statusnya bukan sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) ataupun buruh tidak bisa menuntut hal tersebut.

“Kalau saya boleh merespon mas ketua tadi, teman-teman buruh sebenarnya lebih diuntungkan dari pada para anggota KPU. Kenapa saya katakan begitu, anggota KPU ini bukan ASN, jadi nggak tunduk UU ASN. Kami juga bukan buruh, bukan tenaga kerja, jadi tidak tunduk pada UU ketenagakerjaan,” kata Hasyim di ruang pendaftaran KPU RI, Jumat (12/8/2022).

“Teman-teman dari partai buruh masih ada hak menuntut UMP. Kami nggak ada kesempatan menuntut uang kehormatan naik tuh nggak ada forumnya,” imbuhnya.

Hasyim mengatakan anggota KPU dan Bawaslu dalam hal ini juga tidak bisa melakukan aksi demonstrasi untuk menaikkan upah tersebut. Sebab kata dia, hampir 50% anggota KPU dan Bawaslu mendaftar karena sukarela.

“Jadi kalau kita bikin serikat anggota KPU, dan ditambah serikat Bawaslu itu juga tidak boleh demo kayak Partai Buruh. Karena tidak ada hak yang diberikan untuk menuntut hak-hak kami, tidak ada. Menjadi anggota KPU Bawaslu sebagian besar lebih dari 50 persennya volunterisme, kesukarelawanan. Dan teman-teman kebanyakan jadi anggota KPU anggota Bawaslu itu hobi,” jelasnya.

(eva/eva)