Jakarta –

DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Senin (14/9). Penerapan PSBB ketat dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai rem darurat untuk menekan penyebaran COVID-19 di Ibu Kota.

Menanggapi pemberlakuan PSBB di DKI, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar kebijakan ini dijalankan dengan optimal. Ia menyebut perlu adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar.

“PSBB ketat jika juga tidak serius memberikan sanksi bagi yang melanggar, dikhawatirkan target menjaga kesehatan tidak tercapai. Bahkan, bisa jadi akan semakin memperparah kerusakan di sektor ekonomi dan membuat kehidupan masyarakat semakin tidak nyaman,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (13/9/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, selama enam bulan ini masyarakat dan semua pemerintah daerah dapat mengevaluasi plus-minus penerapan PSBB hingga PSBB transisi, yang belum dapat menekan penyebaran COVID-19 dengan signifikan.

“Fakta ini mengharuskan kita mengevaluasi lagi efektivitas PSBB. Saya sangat peduli pada penyelamatan kesehatan masyarakat. Namun, juga tidak bisa kita kesampingkan dampak PSBB ketat terhadap sektor lain dan juga dinamika kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak sedikit yang kecewa, karena setelah berbulan-bulan PSBB, jumlah kasus COVID-19 justru terus bertambah. Artinya, efektivitas PSBB yang lalu tidak mencapai sasaran atau target,” ulas Bamsoet.

Bamsoet menyoroti penerapan PSBB di awal pandemi diwarnai banyak pelanggaran di sejumlah kota. Pelanggaran tersebut, menurutnya terjadi karena pemerintah daerah tidak mengawal dengan ketat penerapan PSBB.

“PSBB masih tetap diperlukan. Tetapi, tidak harus dengan pendekatan yang ekstrim. Boleh jadi PSBB ketat hanya layak pada wilayah atau kelurahan yang masuk kategori zona merah. Kalau PSBB ketat diberlakukan lagi secara menyeluruh di Jakarta yang berstatus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kebijakan seperti itu hanya akan memperparah kerusakan di sektor lain,” terang Bamsoet.

Bamsoet meminta semua pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan kebijakan publik yang diberlakukan selama pandemi COVID-19 dengan pertimbangan holistik. Hal itu bertujuan agar kebijakan yang diterapkan, seperti PSBB untuk diprioritaskan untuk sektor kesehatan jangan sampai menimbulkan kerusakan parah pada sektor-sektor lainnya.

“Orientasi sektoral dari setiap kebijakan hendaknya tidak boleh terlalu ekstrim. Ketika pemerintah daerah ingin memberlakukan atau menerapkan lagi kebijakan PSBB ketat, dampaknya terhadap sektor lain, termasuk semua aspek kehidupan masyarakat, harus diperhitungkan. PSBB ketat idealnya tidak menimbulkan kerusakan pada sektor-sektor lain, termasuk dinamika kehidupan masyarakat,” pesan Bamsoet.

(ega/ega)