Jakarta –

Keppres 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara jadi sorotan karena tidak mencantumkan peran Presiden ke-2 Soeharto saat Serangan Umum 1 Maret 1949. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan nama Soeharto tidak dihapus dari sejarah.

Mahfud menyebut nama Soeharto ada di naskah akademik Keppres tersebut. Mahfud Md menjelaskan soal bagian pertimbangan yang tidak menyebut nama Soeharto.

“Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Peran Soeharto, Nasution, dan lain-lain ditulis lengkap di Naskah Akademik. Sama dengan naskah Proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,” ujar Mahfud.

Seperti apa isi naskah Akdemik itu?

Dilihat, Minggu (6/3/2022), dalam naskah akademik itu nama Soeharto tertulis sebanyak 48 kali mulai dari judul buku referensi naskah akademik hingga isi naskah akademik itu. Secara total naskah akademik itu ada 138 halaman. Naskah akademik itu dipublikasi di situs Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam naskah akademik itu, merujuk pada buku ‘Takhta Untuk Rakyat’, penulis menyebutkan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pencetus serangan umum 1 Maret. Kala itu situasi di Yogyakarta berada dalam tekanan kekuasaan Belanda.

Kala itu Sultan Hamengku Buwono IX dituliskan menghubungi Panglima Besar untuk meminta dan memanggil Letkol Soeharto yang menjabat komandan gerilya. Saat itu Soeharto menyanggupi tugas tersebut.

“Serangan Umum dilakukan pada 1 Maret 1949 pagi hari saat jam malam usai. Jogja pun dikuasai oleh para gerilyawan selama 6 jam. Peristiwa singkat tersebut berhasil menunjukkan bahwa Belanda tidak dapat menjaga keamanan di wilayah yang mereka kuasai,” demikian isi naskah akdemik itu.

Berikut ini isi lengkap naskah akademik tersebut:

(idn/gbr)