Jakarta –

Anggota DPR RI Novita Wijayanti memberikan penilaian positif terhadap sosok Bambang Susantono, yang disebut-sebut sebagai calon kuat Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, ada sejumlah catatan dari Novita jika nantinya Bambang Susantono benar-benar memimpin IKN Nusantara, salah satunya soal hubungan dengan DPR.

“Kalau saya lihat perjalanan karier, ya sudah bagus,” kata Novita kepada wartawan, Rabu (23/2/2022).

Novita mengatakan Kepala Otorita Nusantara harus sosok yang sudah berpengalaman dan terbukti memiliki keahlian di berbagai bidang. Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra itu menilai banyak kandidat bagus.

Bambang Susantono diketahui pernah mengemban sejumlah jabatan yang berbeda bidang, mulai dari Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur, hingga menjadi Vice President Asian Development Bank (ADB). Tapi Bambang Susantono belum pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Novita sendiri menilai bukan masalah. Sebab, jika dilihat dari sisi hukum, sebut dia, tak ada aturan yang mensyaratkan Kepala Otorita Nusantara harus pernah menjabat kepala daerah.

“Kalau belum pernah jadi kepala daerah, saya pikir bukan masalah, karena nggak ada aturan wajib pernah, dan terbuka peluang untuk siapa saja,” ucap Novita.

“Yang pasti harus bisa cepat adaptasi menyesuaikan diri dengan sistem dan aturan yang ada,” imbuhnya.

Selain itu, Novita mengingatkan bahwa Kepala Otorita Nusantara juga terikat dengan DPR. Menurut anggota Komisi V DPR itu, dalam menjalankan pemerintahan Nusantara, Kepala Otorita wajib berkoordinasi dengan DPR.

“Kepala Otorita juga posisi di bawah Presiden, tetap juga dalam segala sesuatu, koordinasi dan laporannya juga ke DPR sesuai aturan dan UU yang berlaku,” katanya.

Namun Novita enggan berandai-andai apakah betul Bambang Susantono yang dipilih Presiden Jokowi untuk memimpin IKN Nusantara. Kalaupun benar, Novita yakin Presiden Jokowi juga sudah menguji Bambang Susantono.

“Ya kalau yang ditunjuk Bambang, ya pasti sudah melalui teropongan atau fit and proper test oleh Presiden,” ucap Bendahara Fraksi Gerindra DPR itu.

(zak/aik)