Jakarta –

Turis asal Ukraina melaporkan dugaan ‘permainan karantina’ COVID-19 usai ia dinyatakan positif pada akhir masa karantina dan tidak diperbolehkan tes PCR ulang. Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan pemerintah perlu mengizinkan para turis untuk tes PCR ulang.

“Satgas bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk menerapkan diizinkannya second opinion atau diizinkan tes yang kedua atas keinginan yang bersangkutan tapi itu harus tes laboratorium yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan,” ujar Rahmad kepada wartawan, Minggu (30/1/2022).

Rahmad meminta juga kepada para turis untuk tidak sewenang-wenang tes PCR ulang di sembarang tempat. Selain itu, Rahmad meminta pemerintah menelusuri kebenaran dugaan ‘permainan karantina’ COVID-19.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus mengambil langkah Apakah temuan itu benar atau temuan itu sebatas sepihak,” jelas Rahmad.

“Kalau betul temuan itu dan itu harus ada sanksi yang tegas,” tegasnya.

Diketahui, dugaan ‘permainan karantina’ COVID-19 itu diungkapkan oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Pengaduan tersebut diterima Sandi dalam bentuk surat elektronik.

Sandi menyebut korbannya wisatawan asal Ukraina yang mengadu kepada dirinya melalui e-mail. Wisatawan itu akan berlibur bersama anaknya ke Bali, lalu menjalani karantina sesuai aturan.

Namun, saat hari terakhir karantina, hasil tes PCR dinyatakan positif, padahal mereka mengaku tak mengalami gejala.

“Minggu lalu, saya mendapat laporan dari salah satu wisatawan asal Ukraina bahwa ia bersama anak perempuannya yang berencana berlibur di Bali mendapat masalah,” tulis Sandi dalam akun Instagram resmi miliknya, Sabtu (29/1).

Wisatawan tersebut lantas meminta pertolongan untuk dilakukan tes PCR ulang. Dia meyakini hasil tes tersebut salah, namun petugas tak mengizinkan mereka melakukan tes dari pihak lain selain yang disediakan petugas karantina.

Mereka lalu disodori perpanjangan karantina dengan biaya besar. Turis asal Ukraina ini merasa ditipu.

Kemenparekraf kata Sandi langsung merespons aduan tersebut. Kini turis tersebut sudah berlibur ke Bali.

Miskomunikasi

Kemenparekraf menyebut ada miskomunikasi antara hotel dengan turis. Kemenparekraf menyebut telah melakukan evaluasi agar hal ini tidak terulang.

“Berdasarkan temuan di lapangan, ini lebih kepada miskomunikasi antara penyedia dan pelaku perjalanan. Dari Tim Kemenparekraf melakukan komunikasi, advokasi, dan menghubungkan dengan pihak-pihak terkait sehingga adanya kejelasan mengenai prosedur karantina,” bunyi keterangan pers Kemenparekraf yang diterima, Minggu (30/1/2022).

Kemenparekraf menyebut telah membuat aturan baru agar kejadian ini tidak terulang. Caranya, Kemenparekraf membuat help desk untuk wisatawan dari luar negeri.

(isa/imk)