Jakarta –

Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun yang berkah bagi Indonesia, khususnya UMKM. Hal ini karena Indonesia menjadi Presidensi G20 dan mulai berlakunya ketentuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP dan Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (PBTKP) sebesar Rp 500 juta untuk UMKM.

Secangkir kopi, sedunia obrolannya, itulah kesan saya ketika di warung kopi. Minggu lalu, saya ngopi di Warung Kopi Atet, Manggar, Belitung Timur, kota yang berjuluk “Kota Seribu Satu Warung Kopi”. Sambil menikmati kopi susu dan makanan ringan, saya ngobrol dengan sesama penikmat kopi. Walaupun tidak saling kenal, namun obrolannya mengalir beraneka tema. Salah satunya adalah G20, dimana Indonesia menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022 dan mengangkat tema recover together, recover stronger, serta fasilitas PBTKP Rp 500 juta untuk UMKM.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika masyarakat dunia berharap banyak pada kontribusi G20 ini. Hal ini tampak dari tema yang diusung, yakni Recover Together Recover Stronger. Tahun 2022 diharapkan menjadi momentum negara-negara G20 untuk bersama-sama pulih dari pandemi Covid-19.

Dari sisi ekonomi, manfaat bagi Indonesia diproyeksikan sangat besar. Jika sesuai agenda, direncanakan terdapat sekitar 150 kali pertemuan, yang terdiri dari satu kali KTT untuk Kepala Pemerintahan atau Negara, 17 kali rapat menteri, dan 10 rapat deputi, serta lebih dari 100 kali pertemuan grup kerja.

Pertemuan-pertemuan ini diprediksi akan meningkatkan komsumsi domestik mencapai Rp 1,7 triliun dan meningkatkan PDB domestik sebesar Rp 7,43 triliun. Selain itu, pertemuan di berbagai kota, akan menaikkan gairah sektor pariwisata dan jasa serta UMKM. Dari sisi lapangan kerja, perhelatan G20 diharapkan akan menyerap 33.000 tenaga kerja di berbagai sektor. Prediksi tersebut akan sangat menggairahkan dunia usaha, khususnya UMKM. Apalagi adanya dukungan fasilitas perpajakan khusus untuk UMKM.

Ketentuan PBTKP Rp 500 juta bagi orang pribadi pengusaha tertentu (Wajib Pajak Orang Pribadi PP 23) atau UMKM, mulai berlaku 01 Januari 2022. Artinya, adanya PBTKP merupakan fasilitas perpajakan bagi UMKM. UMKM mendapat keringanan pajaknya, yakni atas peredaran bruto sebesar Rp500 juta setahun tidak dikenakan PPh Final sebesar 0,5%.

Fasilitas ini sangat mendukung UMKM, memberikan keadilan sekaligus kemudahan dalam perhitungannya. UMKM dengan omset rata-rata sebulan di bawah Rp41 juta tidak terutang PPh Final 0,5%. Begitu pun dengan saat pengenaan PPh Final 0,5%, yakni setelah tercapai jumlah omzet bruto Rp500 juta dalam satu tahun. Selama peredaran usahanya belum mencapai Rp 500 juta, maka PPh Final 0,5% masih nihil.

Sebagai contoh, suatu UMKM omzet setahunnya sebesar Rp 600 juta, dengan rata-rata Rp 50 juta per bulannya. Maka, PPh Final sebesar 0,5% dikenakan mulai pada bulan kesebelas, setelah jumlah PBTKP sebesar Rp 500 juta terlampaui. Dengan demikian, selama sepuluh bulan pertama, tidak ada PPh Final yang terutang. Pengenaan PPh Final 0,5% baru dikenakan mulai bulan kesebelas, yakni 0,5% dari penghasilan bruto bulan November sebesar Rp50 juta atau sebesar Rp250 ribu. Begitu juga perhitungan PPh Final untuk Desember.

Namun demikian, apakah benar, Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 menjadi berkah bagi UMKM? Jawabannya adalah tergantung panitia G20 dan pemerintah daerah serta UMKM sendiri. Agenda Presidensi G20 yang padat dan aneka fasilitas perpajakan untuk UMKM akan menjadi berkah bagi UMKM, manakala agenda terdistribusi dan dimanfaatkan dengan optimal. Oleh karena itu, panitia, pemerintah daerah dan UMKM harus bersinergi, sehingga agenda dapat berjalan lancar dan optimal manfaatnya.

(mmu/mmu)