Jakarta –

Aktivis terkemuka Mesir, Alaa Abdel Fattah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Abdel Fattah dijatuhi hukuman atas tuduhan menyebarkan berita palsu atau hoax soal Corona.

Dilansir Reuters, Selasa (21/12/2021) Blogger Mohamed Ibrahim dan pengacara Mohamed El-Baqer, yang menghadapi dakwaan yang sama, dijatuhi hukuman empat tahun penjara.

Ketiganya telah ditahan sejak September 2019 lalu. Abdel Fattah, seorang aktivis terkemuka dalam pemberontakan 2011 yang menggulingkan presiden Hosni Mubarak setelah tiga dekade berkuasa, sebelumnya telah dipenjara selama lima tahun pada 2014. Dia kemudian dibebaskan tahun 2019.

Keluarga Abdel Fattah mengeluhkan kondisi penahanannya. Keluarga menyebut Abdel Fattah tidak meninggalkan sel kecuali saat dikunjungi.

“Dia dilarang mengakses buku, radio, jam tangan, dan dia dilarang berjalan (di luar sel penjaranya). Dia tidak meninggalkan sel penjaranya sama sekali kecuali ketika kami mengunjunginya atau jika dia akan menuntut atau pengadilan,” kata ibu Abdel Fattah, Leila Soueif sebelum sidang.

Adik perempuan Abdel Fattah, Sanaa Seif, dijatuhi hukuman satu setengah tahun penjara pada Maret atas tuduhan serupa. Dia dihukum setelah menyerukan agar para tahanan dibebaskan selama pandemi COVID-19.

Pemerintah Mesir telah membantah tuduhan mengenai kondisi penjara.

Sementara itu, Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan Washington ‘kecewa’ dengan putusan itu. Dia menambahkan bahwa jurnalis dan pembela hak asasi manusia harus dapat menggunakan kebebasan berekspresi mereka tanpa menghadapi hukuman pidana.

Pemerintahan Presiden Joe Biden pada bulan September mengatakan akan menahan bantuan militer senilai $130 juta ke Mesir sampai Kairo mengambil langkah-langkah khusus terkait dengan hak asasi manusia. Namun demikian, Price menolak untuk mengatakan apakah bantuan tambahan dapat ditahan.

“Kami telah menekankan kepada pemerintah Mesir bahwa hubungan bilateral kami diperkuat dengan meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kami akan terus melibatkan pemerintah Mesir untuk mempromosikan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia universal lainnya,” kata Price.