Jakarta –

Tampuk Panglima TNI akan berganti dari Marsekal Hadi Tjahjanto ke Jenderal Andika Perkasa. DPR RI telah menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsekal Hadi yang memasuki masa pensiun. Bakal ke mana Hadi Tjahjanto setelah momen pergantian Panglima TNI yang berdekatan dengan isu reshuffle kabinet?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengaku belum mendengar langsung isu reshuffle, baru dari pemberitaan saja. Jika pun ada reshuffle, Muzani menegaskan itu hak Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak bisa diganggu gugat.

“Saya belum denger apa bener, siapa aja, belum denger pasti. Kalaupun ada reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden sebagai pemegang mandat rakyat, sebagai kepala pemerintahan maka Presiden berhak tentukan siapa pembantunya dan ganti siapa pembantunya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Muzani kemudian ditanyai soal peluang Marsekal Hadi masuk kabinet. Sekali lagi Muzani menyerahkan urusan reshuffle kabinet kepada yang punya wewenangnya, Presiden Jokowi.

“Sepenuhnya wewenang Presiden. Presiden ada kewenangan sepenuhnya dalam sistem ketatanegaraan kita sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial, Presiden berwenang menetapkan pembantu-pembantunya sebagai menteri atau mengganti,” ujar Muzani menegaskan.

Isu Reshuffle Kabinet

Berakhirnya karir Hadi sebagai Panglima TNI diduga akan diiringi dengan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi. Dugaan itu disampaikan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes. Arya menduga Jokowi akan mengakomodasi Hadi ke dalam kabinet.

“Setelah beliau pensiun, saya kira Pak Hadi akan mendapatkan tugas khusus dari presiden, bisa diakomodir di posisi kementerian atau di posisi yang lain,” kata Arya kepada wartawan, Minggu (7/11).

Faktor lain yang menurutnya mendorong reshuffle kabinet adalah pemerintahan Jokowi yang memasuki tahun ketiga. Arya mengatakan hal itu menjadi waktu yang tepat bagi Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk mengevaluasi kinerja kabinetnya. Selengkapnya klik di sini.

(gbr/tor)