Jakarta –

Teman seperjuangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta bersih-bersih kabinet dilakukan. Merespons hal itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkit kebijakan pemerintah perihal berubah-ubahnya syarat PCR untuk pelaku perjalanan.

“Meskipun setiap warga berhak untuk maju sebagai capres, tapi setiap menteri harus tetap fokus dengan tugas dan kinerjanya,” kata Ketua DPP PKB, Daniel Johan kepada wartawan, Sabtu (6/11/2021).

Daniel meminta para menteri itu memberikan terobosan yang membawa perbaikan. Utamanya dalam menangani pandemi Corona.

“Tunjukkan ke rakyat terobosan-terobosan yang membawa perbaikan, termasuk dalam mengatasi dampak pandemi. Jangan malah membuat rakyat bingung dengan kebijakan yang berubah-ubah dengan cepat, seperti aturan wajib PCR. Jangan sampai rakyat merasa ada kebijakan yang sarat dengan kepentingan tertentu di luar kepentingan umum,” tutur politikus PKB itu.

Daniel kemudian mempertanyakan soal bersih-bersih kabinet. Menurut Daniel, Presiden Jokowi memiliki penilaian kepada para menterinya.

“Memangnya kabinet ada yang kotor? Kalau pun dianggap ada, kita serahkan ke Presiden karena sepenuhnya wewenang Presiden,” sebutnya.

Golkar: Reshuffle Hak Presiden

Partai Golkar turut menanggapi desakan bersih-bersih kabinet dari teman seperjuangan Jokowi itu. Golkar menyerahkan reshuffle kabinet kepada Jokowi.

“Kabinet itu hak prerogatif presiden sepenuhnya, penilaian beliau lah yang menjadi tolak ukurnya,” kata Ketua DPP Golkar, Dave Laksono saat dihubungi terpisah.